Category Archives: Diskret

Sungai Modern: Pusat Kekumuhan

Oleh: M. Adil Setsu (15314051)

Disclaimer:

Tulisan ini adalah Pemenang Lomba Menulis Bulan Oktober 2017.


Daerah kumuh umum sekali ditemukan terletak di daerah bantaran sungai. Setiap foto yang menunjukkan kondisi kekumuhan suatu daerah pasti juga menunjukkan kondisi sungai yang tak kalah memprihatinkannya. Hal ini merupakan suatu kewajaran karena sejatinya sudah menjadi nature dari manusia untuk hidup di dekat sungai atau sumber air lainnya.

Artikel7-1

Bila mengintip sejarah umat manusia, pusat peradaban pertama di bumi yang bermula pada tahun 6500 sebelum masehi juga ditemukan dekat dengan sungai: Mesopotamia, kini merupakan daerah Irak. Berbagai kebudayaan besar, seperti Sumeria, Babilonia, Akkadia, dan Asiria muncul dan berkembang di Mesopotamia tak lain dan tak bukan berkat keberadaan Sungai Efrat dan Sungai Tigris yang saling bertemu. Berkat kedua sungai itu, kebutuhan akan air bersih, seperti minum, irigasi, dan bebersih diri, dapat dipenuhi masyarakat.

Tak hanya Mesopotamia, pusat-pusat peradaban dunia yang muncul dan berkembang setelahnya pun erat hubungannya dengan keberadaan sungai. Sebut saja Mesir Kuno dengan Sungai Nil, Harappa yang kini merupakan daerah Pakistan dan sekitarnya dengan Sungai Indus, serta Tiongkok kuno dengan Sungai Kuning dan Sungai Yangtze.

8500 tahun kemudian dan manusia tetap menjadikan sungai sebagai pusat peradaban. Namun sungai zaman dahulu dan sungai di era modern ini amatlah berbeda. Sungai zaman dahulu sangat dapat dipastikan kualitasnya, namun di era yang memberi beban limbah amat besar kepada sungai, kualitasnya amat meragukan, terutama di negara-negara berkembang yang sedang pesat kemajuan industrinya. Maka dari itu, sungai sebenarnya sudah tidak lagi menjadi pilihan sumber kehidupan terbaik, terutama untuk daerah perkotaan metropolitan.

Tidak jauh dari Kampus Ganesha ITB, realitas seberapa memprihatinkannya kombinasi kawasan kumuh dan sungai tercemar dapat dirasakan di kawasan Plesiran, Taman Hewan, Kebon Bibit, serta kawasan-kawasan lainnya sepanjang Sungai Cikapundung. Menurut warga setempat, pemilihan bantaran Sungai Cikapundung sebagai sandang utama mereka adalah karena mudahnya akses air untuk digunakan mandi dan mencuci, serta akses pembuangan air limbah, baik black water maupun gray water, yang mana kedua akses tersebut dimanfaatkan secara langsung dari atau ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.

Artikel7-2

Kolaborasi antara kawasan kumuh dan sungai tercemar ini memang secara langsung menguntungkan warga, namun di lain sisi terdapat dampak negatif yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan bagi kedua pihak. Kondisi sanitasi yang buruk akibat kondisi awal sungai yang sudah tercemar serta pola hidup masyarakat yang buruk pula dalam menjaga sanitasi tentu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kemudian, sungai yang awalnya sudah tercemar menjadi lebih tercemar lagi karena mendapat beban limbah yang langsung dihasilkan oleh masyarakat ke sungai. Belum lagi, berkurangnya daerah resapan sungai yang dihalangi oleh infrastruktur milik masyarakat di bantaran sungai dapat menyebabkan banjir yang langsung merugikan masyarakat di kawasan kumuh tersebut bahkan hingga kawasan-kawasan lainnya juga terkena dampak banjir. Maka dari itu, sesegera mungkin kolaborasi ini harus disudahi. Bila tidak, masalah-masalah tersebut akan terus timbul dan merugikan berbagai pihak.

Dalam penyelesaian masalah ini, berbagai bidang keahlian perlu dikerahkan. Salah satunya yang erat dengan keilmuan Teknik Lingkungan adalah River Engineering and Management. Bidang ini masihlah sangat jarang menjadi sorotan di Indonesia. Padahal, kunci dari menyelesaikan masalah daerah kumuh di bantaran sungai hingga masalah kualitas sumber air dan banjir adalah dengan merekayasa sungai itu sendiri. Sungai modern telah berubah menjadi sumber banjir, sumber penyakit, dan sumber kekotoran. Lalu, apakah masih layak menyebut sungai sebagai sumber peradaban dan sumber kehidupan? []

100% Akses Keberlangsungan Hidup

Oleh: Siti Fatimah (15314029)

Disclaimer:

Tulisan ini adalah Pemenang Lomba Menulis Bulan September 2017.


Penyediaan air bersih kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan lingkungan atau kesehatan masyarakat, yang memiliki peran dalam mengurangi jumlah orang dengan penyakitnya, terutama penyakit yang berhubungan dengan air, dan berperan penting dalam meningkatkan standar atau tingkat (kualitas) hidup. Sampai saat ini, penyediaan air bersih bagi masyarakat masih dihadapkan pada beberapa masalah yang kompleks dan sampai sekarang belum dapat sepenuhnya diatasi. Salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat pelayanan air kepada masyarakat. Sehingga, hal itu akan memiliki efek pada kesehatan manusia.

Artikel6-1

Pemerintah menargetkan cakupan pelayanan akses air minum dan sanitasi masyarakat Indonesia bakal mencapai 100 persen pada 2019 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada 2015, capaian akses air minum di Indonesia mencapai 70,97 persen. 72 Juta Penduduk Republik Indonesia belum memiliki akses air minum yang layak. Saat musim kemarau, jumlah penduduk yang mendapat akses air minum dipastikan kurang dari 70,97 persen.

Berdasarkan data dari Kementerian Riset dan Teknologi, pada tahun 2000 secara nasional ketersediaan air permukaan hanya mencukupi 23 persen dari kebutuhan penduduk. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan akses air minum di Indonesia, perlu adanya pemberdayaan sumber air baku selain air permukaan diantaranya seperti mata air, air tanah, dan air angkasa.

Terdapat tiga langkah strategis untuk dapat mewujudkan 100 persen akses air minum di Indonesia. Langkah pertama, pemenuhan akses air minum 100 persen di tahun 2019 tentunya harus disertai dengan kualitas air minum yang baik agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia meningkat. Jika kualitas air minum terjaga, angka kematian bayi sebanyak 100 ribu orang/tahun akibat diare dapat berkurang. Baik tidaknya kualitas air minum yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber air baku dan kinerja dari unit pengolahan yang dioperasikan. Sumber air baku di Indonesia melimpah, hanya saja maraknya pencemaran domestik menjadikan kualitas air semakin lama semakin buruk. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas air baku tetap baik adalah mempromosikan kepada masyarakat perihal cara hidup sehat dan impact dari pencemaran lingkungan, sehingga memunculkan tumbuhnya kesadaran untuk menjaga lingkungan yang berasal dari masyarakat.

Langkah strategis kedua yang dapat dilakukan untuk mewujudkan terciptanya akses air minum 100 persen adalah menaikkan anggaran untuk meningkatkan fasilitas akses air bersih. Tanpa adanya dana yang dapat menunjang kebutuhan operasional sistem penyediaan air minum, target tersebut hanya akan menjadi harapan. Berdasarkan data kinerja PDAM yang diterbitkan BPPSPAM tahun 2013, Terdapat 20 persen dari 350 PDAM yang ada di Indonesia memiliki kinerja sakit dengan ciri khas yaitu tidak dapat atau susah berkembang, menderita kerugian, sumber daya yang terbatas, penyelesaian pinjeman bermasalah, dan memiliki cakupan pelayanan yang rendah atau kurang dari 10 ribu Sambungan Rumah. Anggaran yang digunakan sebagai modal dan yang didapat dari konsumen sangat mempengaruhi kinerja PDAM dalam mengolah air baku menjadi air minum.

Langkah ketiga dapat diambil jika anggaran yang diberikan oleh pemerintah dari APBN maupun APBD mencapai titik maksimum, sehingga tidak dapat diangkat lebih jauh, pemerintah harus mencari investor yang dapat menginvestasikan uangnya untuk pembangunan, operasional, dan pemeliharaan instalasi air minum.

Penyediaan air minum di Indonesia sudah tidak bisa dikelola dengan sistem konvensional. Mengambil air dari sungai, mengolah, dan mendistribusikan kepada masyarakat. Dengan menurunnya kualitas dan kuantitas air sungai yang mengalami degradasi akan menyebabkan biaya operasional akan lebih tinggi. Hal ini akan berimbas dengan tingginya biaya yang dibebankan kepada konsumen. Sehingga diperlukan inovasi teknologi untuk mengatasi masalah ini.

Artikel6-2

Saat ini, sedang berkembang teknologi yang bernama “Natural Treatment Plant” yang diadopsi dari Jerman. Pengoprasiannya dilakukan dengan cara menyadap air langsung dari akuifer di dalam tanah dan mendistribusikan ke hilir. Lapisan akuifer di daerah pegunungan digali atau dicoblos dengan pipa-pipa dan dibuat terowongan bawah tanah. Pada terowongan tersebut disediakan lubang-lubang untuk masuknya air tanah. Pengambilannya dilakukan seperti sumur biasa yang lazim ditemui di Indonesia. Pipa-pipa horizontal yang menyebar mengelilingi dasar sumur dipasang sepanjang 60 meter sehingga memperbesar kapasitas penyadapan. Air sadapan tersebut akan ditampung di reservoar untuk didistribusikan ke kota atau daerah. Topografi di Indonesia yang memiliki pegunungan dan perbukitan yang banyak tersebar berpotensi menjadi menara air yang sangat besar. Keuntungan yang diperoleh sangat besar, karena tidak membutuhkan bahan kimia untuk mengolah air minum. Selain itu tidak diperlukan pompa distribusi karena letak reservoar berada di pegunungan. Kualitas air yang dihasilkan sekelas natural mineral water. Kualitas dan kontinuitas terjamin, dan daerah tangkapan air dapat dikonservasi.

“Bagi Pulau Jawa yang memiliki banyak daerah gunung api dan pegunungan dengan curah hujan yang tinggi, seharusnya tidak perlu mengalami kesulitan air. Justru fenomena aneh yang ada. Air yang begitu jernih keluar dari mata air dengan melimpah, kemudian mengalir ke sungai dan dicemari oleh limbah pertanian, domestik, industri, sampah hingga berwarna coklat dan berbau. Lalu diambil untuk air baku, diolah, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Mengapa tidak diambil di mata air saja dengan disadap lalu didistribusikan ke bawah?”

Mari kita pergunakan sumber air dengan bijak serta membantu pemerintah menyukseskan program 100-0-100. Jadi 100? Atau tidak sama sekali? []

 

 

Yakinkah 2019 Akan Tercapai Akses Universal?

Oleh: Fadil Saeful Isnan (15314100)


Kebutuhan dasar warga negara salah satunya adalah kesehatan. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain air minum, permukiman, dan sanitasi. Ketiga hal ini harus dijaga dengan baik agar usaha menjaga kesehatan lebih mudah dan kesejahteraan meningkat. Konsep ini erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.yang digagas oleh PBB dengan target hingga tahun 2030. Konsep ini merupakan dasar bagi pengelolaan lingkungan secara global. Selain itu, kita juga telah tahu ada segitiga kunci dalam pembangunan berkelanjutan yaitu adanya irisan dari pemenuhannya kebutuhan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Sustainable Development Goals oleh pemerintah Indonesia dimaknai dengan berbagai program. Salah satu program yang digagas pemerintah khususnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah Program Akses Universal. Program ini juga dikenal seagai 100-0-100. Ada filosofi di balik angka ini yaitu di tahun 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) adalah terpenuhinya 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Beberapa regulasi yangmengaturnya antara lain UU No. 11/1974 tentang Pengairan, PP 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA), PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Permen PUPR 19/2016 tentang Pemberian Dukugan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM, Permen PUPR 25/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha, dan Permen PUPR 27/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM. Untuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Kementerian PUPR dijelaskan dengan Pedoman Umum dari Surat Edaran No. 40/SE/DC/2016.

 

Akses air minum 100%

Dalam pencapaian sempurna akses air minum di tahun 2019, mari melihat sejenak tren progres dari tahun 2009—2016 dengan data dari Bada Pusat Statistik (BPS). Di tahun 2016 prosentase ketercapaian sebesar 47,71%, 2011 sebesar 63,48%, 2013 sebesar 67,73%, 2014 sebesar 68,36%, dan 2016 sebesar 71,14%. Untuk melompat ke tahun 2019 ada gap atau jarak sebesar 28,86%. Dilihat dari tren tiap tahun yang kenaikannya bahkan tidak lebih dari 10% per tahun, maka tingkat kepercayaan diri pemerintah patut diajungi jempol.

Mari kita tengok beberapa tantangan dalam mencapai angka sempurna di tahun 2019 ini. Idle capacity atau kapastias yang tidak terpakai masih sangat besar yaitu 37.900 liter/detik. Artinya dari semua sumber air baku, ada angka tersebut yang belum terolah dalam SPAM. Kemudian Non-Revenue Water yang disebut volume air tak berekening atau kehilangan air dari PDAM sangat besar yaitu di angka 33%. Dalam hitung-hitungan perusahaan, angka ini merupakan kerugian yang sangat besar.

Lalu kebutuhan air baku nasional sebesar 128 m3/detik. Angka ini harusnya dapat dipenuhi dengan memanfaatkan idle capacity tadi, hanya saja lagi-lagi tentang teknologi dan infrastruktur yang tidak cukup kuat menopangnya. Selain itu jumlah PDAM sehat hanya 196 buah (52%) dan kurang sehat atau sakit sebanyak 172 perusahaan (48%) serta peningkatan akses 5 tahun terakhir yang bahkan hanya menyentuh angka 4,5% per tahun. Ditambah komitmen Pemda untuk pendanaan air minum kurang dari 10% dari kebutuhan APBD.

 

Permukiman tanpa kumuh

Kita tahu bersama bahwa angka urbanisasi di Indonesia trennya naik. Artinya adanya pertambahan penduduk di kota semakin tinggi, sedangkan di desa semakin jarang. Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan sebesar 2,75% per tahu. Angka ini lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk rata-rata nasional yang hanya sebesar 1,17%. Di tahun 2025 sendiri diperkirakan 68% penduduk tinggal di kota. Tahun 2045 diperkiran 82% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Hal ini disebabkan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya kesempatan kerja di berbagai kegiatan di kota, pembangunan sarana dan prasaran yang pesat. Adapun di desa semakin berkurang lapangan pekerjaan dan terbatasnya sarana-prasarana.

Hal ini menimbulkan berbagai implikasi antara lain kualitas struktur hunian yang buruk, kepadatan sangat tinggi, akses air bersih menjadi sulit dan kualitasnya jelek, akses sanitasi dan infrastruktur lain tidak layak, serta status lahan sebagaian tidak jelas/ilegal. Berdasarkan peta berikut nampak ada 454 kawasan permukiman kumuh pada 30 kecamatan dengan total luas kawasan 1.457 hektar.

Artikel5-1

Adapun beberapa stragtei yang dapat diterapkan antara lain perlunya perubahan pemahaman tentang kompleksitas dan dinamika kampung. Pendekatan yang terkotak-kotak perlu diubah. Lalu kita perlu mengantarkan kampug menjadi bagian penting masa depan kota di Indonesia dengan memperkuat integrasi kampung dalam sistem kota yang lebih kompleks. Upaya-upaya integrasi juga menuntut kemampuandan kekuatan warga kampung untuk bermitra secara setara dengan kekuatan eksternal di luar kampung. Kemudian dierlukan perubahan orientasi perencanaan dan pembangunan kota.

 

Akses sanitasi layak

Pengelolaan sanitasi didefinisikan sebagai rangkaian sistem yang terdiri dari fasiltas pengumpulan, penampungan, pengaliran/transport, dan pengolahan ar limbah domestik. Keberhasilan penanganan sanitasi adalah yang memenuhi kaidah teknis yang dipersyaratkan. Tidak hanya itu, diperlukan juga faktor nonteknis. Salah satu yang terpenting adalah adanya partisipasi masyarkat mulai dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan. Dengan hal ini maka keberjalanan fasilitas atau infrastruktur sanitasi dapat terjaga hingga bertahun-tahun.

Ada beberapa faktor penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan sanitasi berbasis masyarkat antara lain peraturan, peran swasta, pembiayaan, kelembagaan, teknologi, keterlibatan masyarkat, budaya, gender, dampak sosial dan dampak lingkungan. Selama ini pembiayaan dilakukan oleh peemrintah. Mahalnya proses pengelolaan membuat masyarakat enggan mengelolannya.

Lingkup teknologi meliputi kemudahan suku cadang terutama yang berasal dari lokal, penerimaan masyarakat, ketahanan alat, tingkat efisiensi, dan kemudahan operasional. Faktor kelembagaan melingkupi regulasi, sanksi, pengendalian pemerintah, dan kelembagaan masyarkat. Di samping itu, faktor keterlibatan masyarakat meliputi keterlibatan tanpa melihat gender, kesediaan memelihara, kesediaan berkontribusi, dan kesediaan membayar. Faktor dampak lingkungan dilihat dari kemampuan fasilitas tersebut mengelola lingkungan, adnaya energi yang efisien, dan juga efisien bahan baku. []

Contoh infrastruktur sanitasi
Contoh infrastruktur sanitasi

 

Environmental Talks 2017: Universal Akses 100-0-100

Dengan adanya Sustainable Development Goals hingga tahun 2030 maka masyarakat dunia terutama Indonesia perlu meningkatkan kesadaran dan rasa kritis terhadap lingkungan. Hal ini perlu ditanamkan karena pada kenyataannya lingkungan sedang tidak baik-baik saja. Kemampuan berpikir terutama dari kalangan akademisi diharapkan menjadi pintu keluar dari seriusnya perkara lingkungan.

Oleh karena itu, Sabtu 18 November 2017 HMTL ITB telah mengadakan Diskusi Publik bertajuk Environmental Talks yang mengangkat tema Program Universal Akses 100-0-100. Program ini merupakan gagasan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Target dari RPJMN ini adalah terwujudnya 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi pada tahun 2019.

Artikel4-1

Environmental Talks merupakan final roadmap dari serangkaian program kerja Divisi Diskusi Kreatif HMTL ITB. Sebelumya, telah diadakan diskusi rutin internal membahas Program Universal Akses 100-0-100 selama 3 bulan berturut-turut. Acara dimoderatori oleh Tatwadhika Rangin Sidharta, S.T. (Ketua HMTL ITB 2016/2017). Adapun pemateri tema 100% Akses Air Minum adalah Ir. Muhammad Sundoro, M.Eng (Kementerian PUPR) yang diwakili oleh Bapak Fajar. Pemateri tema 0% Permukiman Kumuh adalah Dr. Iwan Kustiawan, S.T,M.T (Dosen Planologi ITB). Pemateri tema 100% Akses Sanitasi Layak adalah Dr. Ir. Tresna Dermawan Kunaefi (Dosen Teknik Lingkungan ITB).

Artikel4-2

Acara ini dihadiri oleh 124 mahasiswa dan umum baik dari dalam ITB maupun dari luar seperti Institut Teknologi Nasional (ITENAS), Institut Teknologi Yogyakarta (ITY), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Telkom University.

Harapannya, dengan adanya Environmental Talks ini masyarakat umum lebih sadar tentang keberlangsungan program ini dan mendukung sepenuhnya. Selain itu masyarakat juga ikut mengawal dan selalu mengevaluasi agar di tahun 2019 target-target tersebut dapat tercapai. Tulisan berjudul Yakinkah 2019 Akan Tercapai Akses Universal? adalah hasil dari Diskusi Publik tersebut. Link materi dapat diunduh di http://bit.ly/materiEnvironmentalks .[]

Diskusi Rutin #3: Menuju 100% Sanitasi 2019

Apa sih pengertian Sanitasi? Sanitasi ialah sebuah perilaku untuk membudayakan hidup bersih dan sehat dengan tujuan menjauhkan manusia dari sentuhan langsung dengan kotoran. Tapi yang dibahas kali ini bukan hanya perilaku melainkan juga mencakup infrastrukturnya.

100% sanitasi bersih adalah bagian dari SDG’s poin ke-6. Target tersebut untuk tahun 2030 tapi Indonesia menargetkan di 2019. Jumah 85% dari itu adalah pemenuhan standar minimal pelayanan dan 15% adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Bagian 15% itu untuk yang jauh dari kota, contohnya PIT, sedangkan 85% untuk daerah perkotaan. Sistem air limbah 85% dan skala komunitas 15%.

Sanitasi memuat tiga komponen penting yaitu air limbah, persampahan, dan drainase. Untuk capaian dari persampahan adalah adanya realisasai dari 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebesar 20%. Jumlah itu dihitung berupa TPS 3R yang berbasis masyarakat (tidak dikelola oleh pemerintah). Tersedianya sistem penanganan sampah perkotaan 80% berupa IPST berskala perkotaan, sedangkan TPS hanya satu kawasan.

Target utama 100% akses sanitasi layak adalah tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan. Untuk drainase targetnya adalah tidak ada genangan diatas 20 cm dan tidak terjadi setiap 2 kali setahun.

Artikel3-1

Data peningkatan akses sanitasi berturut-turut adalah 2010: 55,54%; 2013: 60,91%; 2014: 61%; dan 2016: 64,07%. Sanitasi Indonesia terburuk kedua di dunia, di belakang India.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

  1. Rendahnya kesadaran masyarakat. Alternatif solusinya antara lain: edukasi, sosialisasi, promosi, kampanye; dirangkum dalam suatu metode Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yaitu metode untuk membuat masyarakat merasa jijik untuk buang air besar sembaranagn dengan pemetaan lokasi buang air besar lalu penontonan langsung.
  2. Gap yang cukup besar pada pendanaan. Alternatif solusinya adalah peningkatan sumber pendanaan. Investasi air limbah membutuhkan 202,4 triliun rupiah, tapi hanya mendapat 106,5 T dan 24,3 T, dll.
  3. Sanitasi belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Kerjasama lintas sektor dan kemitraan perlu dibangun dan dijaga dengan baik.

Ada beberapa potensi pengelolaan sanitasi yaitu AKKOPSI (Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi) dan Kokja. Di samping itu ada pula usaha yang dapat dilakukan seperti STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyrakat), LLTT (penjadwalan penyedotan tinja), SPAL Kawasan, ketika IPAL terpusat dinilai kurang efektif karena jauh dengan masyarakat.

STBM memiliki banyak cara, biasanya dengan gambar. Sehingga selain pemicuan juga menggunakan ilustrasi dengan gambar. Bisa juga menggunakan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk bisa mengajak masyarakat. Gambar digunakan juga untuk mempermudah mengerti. Salah satu contoh keberhasilan mengatasi masalah sanitasi di pedalaman adalah pada masyarakat di Kampung Naga di mana BAB dengan pantat harus terkena air sehingga WC bisa disesuaikan.

Indonesia sudah memiliki rancangan prosedur baku untuk fasilitator sanitasi berbasis masyarakat mulai dari metode awal sampai akhirnya. Pertimbangannya adalah apakah metode tersebut berhasil diterapkan pada negara-negara yang sanitasinya buruk sehingga bisa dicoba untuk diterapkan di Indonesia. STBM sudah diatur juga di dalam Permenkes.

STBM baru gencar tahun 2015 ke atas, sebelumnya hanya berbasis infrastruktur sehingga kurang efektif. Sekarang lebih ke pemerintah daerah dipicu untuk membuat STBM itu sendiri. Air bersih juga ada programnya sendiri. Tapi rencana ke depannya juga belum tahu lagi, hanya melalui program fisik dan nonfisik. Di laporan kerja PUPR yang di-mention selalu program tersebut. Tapi ada gosip bahwa akan ada rencana jangka panjangnya (tahun 2025—2030) sebagai backup bila 2019 ini tidak tercapai.

Langkah realistis yang bisa dilakukan adalah dengan pengabdian masyarakat, partisipasi di STBM misalnya. Kalau secara akademis mungkin memang bisa ikut proyek ke konsultan.

Program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah bagaimana melihat kebutuhan masyarakat, sehingga bila terlihat eksistingnya sangat kurang itu boleh langsung mengajukan program-program untuk meningkatkan sanitasi tanpa melalui pemerintah tapi lebih baik bila koordinasi dengan pemerintah. Sehingga misalnya ada pemerintah yang sudah mengadakan program, sifat kita bisa lebih ke menunjang program tersebut untuk meningkatkan efisiensi.

Salah satu pengabdian masyarakat terkait sanitasi yang bagus adalah yang dilakukan oleh KMIL ITB dan bisa dicek di Youtube KMIL ITB. Persiapannya satu tahun sebelumnya, selama 6 bulan hanya persiapan berupa survei masalahnya apa, wawancara ke tokoh masyarakat, bertemu LSM. Di sana ditemukan bahwa masalahnya adalah kekeringan sehingga dilakukan pemanfaatan air hujan dan juga air danau yang ada di sekitar. Satu lagi bergantung pada LSM dan pemerintah dengan pengadaan tangki air, tapi itu sangat jarang, hanya beberapa bulan sekali adanya.

Artikel3-2

Setelah survei diketahui juga bahwa ada sumber air di goa,tapi susah dijangkau oleh masyarakat padahal debit airnya cukup, setelah diteliti parameternya ternyata cocok. Setelah mengetahui itu semua, disusun tim teknis, tim sosial, tim lapangan. Untuk dana, konsepnya volunteer sebab dana yang banyak itu dari akomodasi peserta sehingga akomodasi peserta ditanggung sendiri. Dan itu pun boleh diikuti oleh himpunan-himpunan lain, bahkan partisipan yang kemarin ada dari universitas lain. Pencetusnya bermimpi bagaimana bisa benar-benar bermanfaat untuk masyaraat sehingga benar-benar dipersiapkan dengan matang, berani sampai Jogja dan bagaimana apa yang didapatkan di dalam kuliah bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. []

Diskusi Rutin #2: 0% Permukiman Kumuh

Pendefinisian kumuh: Slum dan Squatter. Slum: hunian atau bangunan dengan kepadatan bangunan tinggi tanpa disertai pemenuhan infrastruktur dasar. Squatter: hunian atau bangunan yang berada di atas lahan publik atau lahan kosong dan dibangun tanpa adanya hak kepemilikan.

Permukiman kumuh: tidak layak huni, ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi.

Kriteria permukiman kumuh: vitalitas non-ekonomi (melihat kelayakan suatu kawasan dari perencanaan tata ruang), vitalitas ekonomi (nilai ekonomi tempat tersebut seperti apa, apakah strategis atau bagaimana), status tanah (dilihat status kepemilikannya, apakah memang memiliki atau sebagai squatter), kondisi sarana & prasarana (jalan, drainase, air bersih, air limbah), komitmen pemerintah setempat (keinginan dan ketersediaannya), kriteria prioritas penanganan (prioritas di perdesaan lebih rendah dari di kota).

Artikel2-1

Kenapa permukiman kumuh bisa terbentuk? Karena ada pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akibat pseudourbanization (urbanisasi tanpa kemampuan yang cocok untuk tempat urbanisasi tersebut) dan proses mengkota, kemiskinan perkotaan, keterbatasan kepemilikan rumah, dan kedekatan dengan mata pencaharaian.

Program penanganan permukiman kumuh sudah ada pada 100.0.100 (ada cukup banyak poin-poinnya). Kendala utamanya adalah komitmen politik (pemerintah tidak konsisten, tidak dilanjutkan di periode selanjutnya), hanya berbatas proyek, perspektif sempit, programnya bersifat sementara.

Isu 0% permukiman kumuh: kebijakan–strategi, penanganan kawasan kumuh, keterpaduan penanganan kawasan kumuh. Mengenai 100.0.100, masih tersisa 10% permukiman kumuh. Salah satu targetnya adalah menyertakan partisipasi masyarakat di mana selama ini dinilai sangat rendah, meningkat dari 0% menjadi 35%.

Artikel2-2

Kekumuhan sebenernya mungkin terjadi di perdesaan, tapi banyak di perdesaan yang tidak memenuhi seluruh persyaratan permukiman kumuh (contoh paling umumnya adalah gedung-gedung di pedesaan cukup teratur). Dari tahun 1960, penurunan permukiman kumuh sebesar 40% terutama di perkotaan sehingga optimis bila di 2019 dapat tercapai. Bila tersisih mungkin sisanya itu yang berasal dari luar pulau jawa.

Untuk tindakan preventif, menyiapkan pembangunan ekonmi yang merata sehingga urbanisasi bisa diminimalisir. Untuk kuratifnya bisa pemindahan ke rumah susun.

Penanganan kawasan kumuh melibatkan sinergisitas di bidang cipta karya, pemerintah, dan kebijakan itu sendiri. Perlu juga disinergisasikan di seluruh Indonesia sebab banyak daerah di Indonesia belum memiliki komitmen yang sama. []

 

Diskusi Rutin #1: 100% Akses Air Minum

Apa yang dimaksud dengan 100%? 100% yang dimaksud disini memang adalah seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses air minum. Lalu apa yang dimaksud dengan akses? Akses yaitu dapat dikonsumsi dengan terpenuhinya parameter, kuantitas, kualitas, dll. Memang terkadang terminologinya salah karena terkadang setelah selesai dari proses masih ada yang belum memenuhi standar air minum, jadi di sini juga merujuk ke standar air minum yang dimaksud. Di Indonesia merujuk pada peraturan yang berlaku.

Artikel1-1

Akses Universal 100-0-100 disebut jangka panjang-menengah karena capaiannya 2019 (ada 2 tahun lagi sebelum dilakukan evaluasi). Breakdown dari 100% akses air minum ialah 60% sambungan rumah, 40% perpipaan (keran komunal yang banyak di desa). Angka ini cukup besar karena masih banyak lokasi di Indonesia yang masih pedesaan dan sulit untuk diakses. Setiap persenannya pun tidak langsung dilayani PDAM, sebagiannya oleh swasta. Contohnya di Bandung Timur bahkan, Antapani, dll banyak yang dikelola oleh swasta tapi dipantau oleh pemerintah agar pemerintah menjamin.

Lalu bagaimana realitanya? Contoh di Tangerang sudah terlayani, di tempat KP di ujung Pulau Jawa dekat Ujung Kulon, di sana ada pertambangan emas jadinya perusahaan itu menyediakan air untuk disalurkan ke orang-orang hingga membuat sebuah wadah/reservoir besar untuk kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Tapi orang Indonesia, kebiasaan, tidak mau merawat tapi nantinya menuntut mengapa airnya kotor dll, padahal itu kesalahan masyarakat yang tidak menjaga.

Di Maluku Barat Daya ada air panas yang mengalir dan merupakan sumber utama air di sana. Perusahaan sudah memfasilitasi, tetapi masyarakat di sana tidak percaya kepada perusahan. Di Kalimantan Barat (Pontianak), ketika musim kemarau, air yang mengalir ke rumah warga rasanya asin. Sekarang, di Buahbatu, air sudah tidak lancar. []

Akses air tersebut meliputi:

  1. Kuantitas, jumlah air tercukupi untuk masyarakat.
  2. Kualitas, berdasarkan peraturan menteri yang berlaku.
  3. Kontinuitas, setiap daerah setiap waktu harus selalu bisa mengakses air.
  4. Harga, terjangkau bagi masyarakat.

Kendala pemerintah yang utama yaitu investasi yang kurang. Hal ini karena investasi air dirasa oleh setiap orang (yang mampu berinvestasi) tidak terlihat adanya keuntungan. Sampai saat sekarang, kurang lebih 50% PDAM dikategorikan kurang layak. Sumber air baku di Indonesia 128 m3/s. SPAM pada pengolahan air di Indonesia dikategorikan belum termasuk SPAM hijau. Untuk pengolahan air bersih yang layak ada 3 hal yang tidak boleh dipisah sebenarnya: 1) Sumber air baku, 2) Treatment, 3) Pelayanan. Ketiga hal ini merupakan kerja anak TL. Contoh untuk sumber air baku memang mampu dikerjakan oleh anak TPSDA, Sipil, akan tetapi untuk hal lain seperti peraturan untuk baku mutu air itu lebih diketahui oleh anak TL. Dan juga pada treatment dan pelayanan. Oleh karena itu pada ketiga hal tersebut harus ada anak TL.

Artikel1-2

Untuk daerah Indonesia sendiri, treatment dengan peralatan canggih belum bisa karena jika treatmentnya seperti itu, maka sudah pasti harga air tinggi, yang berakibat pada harga yang mahal. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu membeli air dan akhirnya pengolahan air tidak digunakan. Kesuksesan pengolahan di negara-negara maju seperti Belanda karena mereka membenarkan di hulunya terlebih dahulu.

Air yang sudah diolah pada PDAM sudah bisa diminum, akan tetapi karena pipa distribusi sudah lama (dari zaman Belanda) yang sudah berkarat, maka air yang sampai ke rumah-rumah orang sudah terkontaminasi. Untuk mengganti sendiri susah biaya dan sulit teknologi. Masalahnya sebenarnya ada pada ketiga komponen (sumber air baku, treatment, dan pelayanan). Untuk air baku di Indonesia sangat banyak. Untuk treatment tidak perlu canggih karena di Indonesia sekarang air “melimpah”. Untuk pelayanan masih kurang di Indonesia. Sebenarnya masalahnya sudah bertumpuk-tumpuk menjadi satu sampai sekarang, mulai dari habitual, sosial, perilaku masyarakat, dll.

Ada, contoh investasi dari swasta. Paling banyak itu ada pada treatment dan pelayanan. Banyak perusahan swasta yang mencoba mengolah akses air sendiri. Akan tetapi secara keseluruhan masih di bawah pemerintah. Cara menentukan harga yaitu dari investasi, harga distribusi, harga treatment, harga air baku. Harga setiap daerah berbeda-beda.

Diskusi hal-hal masalah air, permukiman kumuh, dll, merupakan hal yang urgent yang diurus oleh anak TL. Anak TL mengurusi pekerjaan dari manusia mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Dari apa yang dipelajari di TL, untuk pengolahan akses air bersih masih didiskreditkan, masih dipisah-pisahkan sumber air baku, treatment, dan pelayanan. Sebenarnya itu adalah salah. Sungai merupakan bagian dari siklus hidrologi yang skalannya acak. Anak TL tidak boleh hanya ahli treatment, atau hanya ahli sumber air baku, atau hanya ahli pelayanan, akan teapi harus ahli ketiganya. []

 

Berkarya dengan Kebermanfaatan Kepada Mereka yang Membutuhkan – Diskusi Rutin : 100% Akses Air Minum

Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung mengadakan diskusi sebagai program kerja dari Divisi Diskusi Kreatif mengenai 100% akses air minum dengan pembicara Tatwadhika Rangin Siddhartha  (Teknik Lingkungan ITB 2013).

100% akses air minum adalah bagian dari 100-0-100, sebuah program kerja pemerintah yang mengupayakan tercapainya 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 100% akses air minum merupakan upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas penyediaan air minum sehingga mampu menyediakan kebutuhan air minum nasional secara menyeluh.

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai terminologi yang digunakan di dalam program 100% akses air minum ini. Pertama adalah persentase yang digunakan, yakni 100%. Angka 100% yang dipakai di dalam program 100% air bersih ini memang berarti target dari pengembangan air minum ini adalah seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa memang pemerintah sedang mengusahakan air minum sebagai hak dari setiap rakyat. Kedua adalah akses, yang dimaksud dengan akses seringkali disalahartikan oleh kebanyakan orang, dimana, terkadang, setelah  melalui proses pengolahan air minum, air masih ada yang belum memenuhi standar air minum. Akses yang dimaksud disini adalah merujuk ke standar air minum yang dimaksud, dimana akses yang baik adalah akses terhadap air minum yang memenuhi standar. Adapun air minum yang memenuhi standar yang dimaksud adalah air yang sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Mentri Kesehatan (Permenkes) No.492 tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Pada realitanya, banyak masalah mengenai air minum yang dihadapi oleh daerah-daerah, seperti di daerah dekat Ujung Kulon ada fasilitas pengelolaan air minum yang disediakan namun tidak dirawat oleh masyarakat, di Maluku Barat Daya sudah di fasilitasi oleh perusahaan namun masyarakat sekitar tidak percaya, di Kalimantan Barat (Pontianak) air yang mengalir rasanya asin, dan lain sebagainya. Dari pemerintah sendiri, kendala utama yang dialami adalah kurangnya investasi. Hal ini disebabkan oleh paradigma investor dimana investasi air dirasa oleh investor tersebut sebagai suatu hal yang tidak membawa keuntungan. Sampai sekarang, kurang lebih 50% PDAM dikategorikan kurang layak dan secara umum SPAM di Indonesia belum dapat dikategorikan SPAM Hijau.

Pengelolaan air bersih yang layak pada dasarnya memiliki tiga komponen yakni dari sumber air baku, treatment, dan pelayanan. Ketiga komponen ini merupakan salah satu bidang kerja Teknik Lingkungan, bahwa ketiga komponen ini merupakan suatu kesatuan yang harus berkesinambungan untuk bisa menghasilkan dampak yang optimal. Adalah peran kita sebagai mahasiswa Teknik Lingkungan untuk bisa menyadari permasalahan ini sekarang dan mau turun ke masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini kelak.

Ratifikasi Paris Agreement dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Energi

Pada Sabtu 5 November 2016 kemarin, Departemen Diskusi Kreatif dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITB mengadakan diskusi publik bertajuk Ratifikasi Paris Agreement dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Energi dengan menghadirkan beberapa narasumber. Pada diskusi publik ini, para narasumber memberikan pengetahuan dan informasi tentang rencana Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada tahun 2020 dalam sektor energi.

             Narasumber yang diundang pada kesempatan tersebut adalah para profesional baik dari lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hadir Kasubdit Keteknikan dan Lingkungan Aneka Energi Baru Terbarukan, Martha Relitha, S.Si., M.Si. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Dida Gardera, S.T., M.Sc. Selanjutnya turut hadir Erina Mursanti, S.E., M.Sc. dari Institute for Essential Services Reform (IESR). Terakhir, tamu istimewa yang hadir pada diskusi publik tersebut adalah Dr. Alexander Sonny Keraf, mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia yang kini merupakan anggota Dewan Energi Nasional.

diskusi-publik-1

 

 

Komitmen Indonesia Mengurangi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca mendorong perubahan iklim yang ekstrem. Perubahan iklim ini tidak hanya terjadi di satu negara melainkan berdampak ke seluruh penjuru dunia. Dunia internasional sudah lama gelisah dengan semakin buruknya kondisi bumi. Untuk itu, para pemimpin dunia bernegosiasi dan mencapai kesepakatan pengurangan emisi gas rumah kaca yang tertuang dalam Paris Agreement.

diskusi-publik-2

         Isi-isi Paris Agreement meliputi lima poin utama, yang pertama adalah upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati yakni dibawah 20C dan diupayakan ditekan hingga 1,50C. Kedua, sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan. Ketiga, upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Keempat, memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim dari kerusakan. Kelima, bantuan termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

         Pada 5 Oktober 2016 Paris Agreement sudah terlaksana pada 55 negara. Peran Indonesia sementara ini hanya sebagai pengamat namun Indonesia memiliki gratifikasi yang besar meskipun belum menjadi partisipan. Penyumbang emisi di Indonesia dari sektor kehutanan 48% dan dari sektor energi 38%. Pemerintah saat ini melakukan upaya penurunan emisi gas dari sektor energi.

 

Upaya Mitigasi dalam Sektor Energi

Mitigasi dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu land base, energi, IPPU, dan pengelolaan limbah. Selain upaya mitigasi, diupayakan pula adaptasi dan usaha pendukung lainnya seperti pengembangan kapasitas, keuangan, transfer dan kerja sama teknologi.

         Penerapan teknologi rendah emisi adalah salah satu upaya untuk mewujudkan komitmen Indonesia tersebut. Dalam bidang pembangkit listrik, beberapa alternatif yang bisa diupayakan adalah flexible power plants (penggabungan energi fosil dan energi terbarukan), pembangkit listrik energi baru terbarukan, dan pembangkit listrik bioenergi. Teknologi lain yang lebih efisien adalah clean coal technology, flywheel energy storage and aletromobility, dan supercapacitor battery.

 

Tetap Perjuangkan Kedaulatan Energi di Indonesia

diskusi-publik-3

       Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana jangka panjang mengenai pengelolaan energi Indonesia, tertuang dalam PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan Pemerintah ini mengatur kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan guna terciptanya Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional. Dr. Alexander Sonny Keraf menekankan bahwa Kebijakan Energi Nasional yang dijalankan membawa paradigma baru, yaitu energi sebagai modal pembangunan. Yang dimaksud adalah bahwa energi seharusnya menjadi komoditas yang ditujuan paling utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bukan untuk menambah devisa negara. “Bangsa ini kaya. Namun seringkali berpikir pendek karena langsung dijual untuk menambah nilai devisa negara,” ungkapnya.

           Mitigasi energi direncanakan melalui diversifikasi dan konservasi energi. Diversifikasi energi adalah dengan  meningkatkan porsi energi baru terbarukan hingga 23% dari total penyediaan energi nasional pada 2025. Energi baru diantaranya adalah batubara tercairkan, gas metana batubara, batubara tergaskan, nuklir, hydrogen sedangkan energi terbarukan antara lain panas bumi, aliran dan terjunan air, bioenergi, sinar matahari, angin, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Di sisi konservasi energi, fokusnya adalah pada elstisitas energi dan intensitas energi hingga penghematan energi final.

 

diskusi-publik-4

         Fitri Wulandari selaku Kepala Departemen Diskusi Kreatif HMTL ITB berharap dengan diadakannya diskusi publik ini, civitas academica ITB dapat terpacu untuk turut berpartisipasi dalam upaya mencapai target implementasi Paris Agreement, terkhusus mahasiswa Teknik Lingkungan. “Sebagai mahasiswa teknik lingkungan, perlu ikut mengetahui dan mengkritisi proses memenuhi kebutuhan energi di Indonesia dan teknologi yang bisa mengurangi gas rumah kaca tersebut,” tutur Fitri.

 

Dikutip dari : https://www.itb.ac.id/news/5334.xhtml (Mega Liani Putri)

Lingkar Lingkungan III

Isu-isu Utama Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014

Secara umum gambaran isu-isu yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 tidak terlalu berbeda apabila dibandingkan dengan tahun 2013 diantaranya adalah :

  1. Banjir
  2. Transportasi
  3. Pencemaran (Situ, Sungai, Air tanah, Laut, Udara)
  4. Permukiman dan Kemiskinan

 

Dari isu-isu utama di atas, banjir dan kemacetan lalu lintas merupakan isu yang paling mendapat perhatian serius baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

 

DKI Jakarta merupakan daerah dataran rendah dan sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 13 buah diantaranya sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Cipinang, Moorkevard, Krukut, serta adanya curah hujan yang rata-rata 2.000 mm dengan maksimum curah hujan tertinggi pada bulan Januari-Maret. Kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,92 Jiwa/Km2 dan akibat adanya urbanisasi dan bertambahnya penduduk akibat angka kelahiran, serta banyaknya jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075 KK.

Pada musim penghujan curah hujan yang tinggi di daerah hulu (Bogor) dan di Jakarta menyebabkan sungai tidak mampu menampung volume air. Intensitas pembangunan yang pesat menyebabkan menyempitnya daerah resapan air, hal ini juga terlihat dari penurunan tanah yang setiap tahun terus terjadi di DKI Jakarta. Selain hal tersebut diatas juga karena perilaku masyarakat Jakarta terutama di sepanjang bantaran sungai yang tidak ramah lingkungan seperti membuang sampah ke sungai dan pembangunan rumah liar yang menambah mempercepat terjadinya penyempitan sungai akhirnya mengurangi kecepatan aliran air menuju ke arah hilir (laut).

Aktifitas pembangunan di wilayah hulu yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan menyumbang terjadinya sedimentasi di wilayah hilir yang mengakibatkan pendangkalan sungai yang akhirnya tidak mampu menampung volume air pada musim hujan. Persentase ruang terbuka hijau di Jakarta relatif sedikit belum ideal apabila dibandingkan dengan luas wilayah terbuka hijau yang diharuskan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan meliputi pengerukan tanah endapan di sungai, pembuatan sodetan untuk mengurangi beban volume sungai Ciliwung dengan mengalirkan ke Banjir Kanal Timur, dan memindahkan penduduk yang ada dibantaran kali serta pengembalian fungsi waduk sebagai tempat penampungan air seperti waduk Pluit dan waduk Ria-rio. Pemerintah DKI Jakarta juga telah melakukan program pembangunan Kampung Deret untuk warga yang tinggal di bantaran sungai.

Pencemaran Situ, Sungai, Air Tanah, Laut dan Udara di DKI Jakarta akan menjadi semakin parah apabila tidak mulai dilakukan pengawasan secara sungguh-sungguh, hal ini terlihat data yang menunjukkan bahwa kondisi Situ, Sungai, Air Tanah, Laut dan Udara di DKI Jakarta masih banyak yang diatas ambang batas lihat Tabel SD-1, SD-15, SD-16, SD-17 dan SD-18 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014). Hal ini bisa terjadi karena selain banyaknya tempat usaha yang membuang limbahnya tidak sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, juga karena banyaknya warga masyarakat yang tidak peduli terhadap cara penanganan sampah dan limbah rumahtangga sesuai aturan yang benar hal ini terlihat pada data tentang penduduk yang tidak mempunyai jamban sebanyak 8.254 KK (lihat Tabel SP-8Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014), dan persentase rumah tangga di DKI Jakarta menurut tempat penampungan kotoran {lihat Tabel SP-8E (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014} serta jumlah rumah tangga menurut cara pembuangan sampah dengan cara diangkut sebesar 2.381.467 KK, ditimbun sebesar 103.419 KK, dibakar sebesar 39.579 KK, dibuang kekali sebesar 54.616 KK, lain-lain sebesar 53.256 KK {lihat Tabel SP-9A (T)Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014} yang menyebabkan permasalahan diatas terus terjadi.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas Provinsi DKI Jakarta telah banyak melakukan upaya pembenahan dan mengingkatkan pengawasan baik pada dunia usaha dengan menerbitkan berbagai peraturan serta meningkatkan keahlian bagi para penegak lingkungan agar permasalah tersebut bisa segera diminimalkan. Diantara langkah yang telah dimabil diantaranya meningkatkan pelayanan dibidang angkutan umum, pengetatan masalah perijinan pada kegiatan usaha, merelokasi rumah dibantaran sungai, membuat IPAL Komunal baik yang dianggarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta maupun bantuan dari pemerintah Pusat, serta membangunan IPAL terpusat yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan limbah sebesar 85 persen pada tahun 2032, dan pembangunan IPAL Terpusat di Kepulauan Seribu.

 

Pemanfaatan Laporan SLHD

  1. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta dimanfaatkan sebagai referensi penentu kebijakan dan pengambilan keputusan baik pemerintah DKI Jakarta maupun pemerintah pusat.

  1. Manfaat Bagi Lingkungan

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta dapat bermanfaat untuk mengetahui perubahan kualitas lingkungan secara dini dan segera melakukan perbaikan agar keseimbangan alam dapat terjaga.

  1. Manfaat Bagi Masyarakat Peduli Lingkungan

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai sumber informasi bagi para mahasiswa, peneliti, konsultan, masyarakat, wartawan, LSM, dan instansi pemerintah lainnya.

Perhitungan IKLH

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu kebijakan yang diambil untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai permasalahan tentang lingkungan hidup sangat berkepentingan untuk mengetahui Indek Kualitas Lingkungan Hidup di daerahnya, hal ini sebagai tindaklanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil perhitungan yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta yang penghitingannya menggunakan Indikator Parameter Kualitas Air Sungai, Kualitas Udara dan Tutupan Lahan, menjadikan suatu beban yang sangat besar dalam jangka pendek untuk ditindaklanjuti. Sesuai dengan hasil perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan nilai untuk Indek Pencemaran Air sebesar 41,51 Pencemaran Udara sebesar 34,71 dan Indek Tutupan Lahan sebesar 22,75. Kondisi tentang kualitas sungai di wilayah DKI Jakarta hasil pemantauan tahun 2014 masih sangat dipengaruhi oleh kondisi hulu dari sungai, permukiman padat yang berada disepanjang sungai dan cara pembuangan limbah baik cair maupun padat dari industri dan permukiman. Kondisi tentang kualitas udara hasil pemantauan tahun 2014 masih sangat dipengaruhi jumlah kendaraan, beban encemaran udara dari industri besar, Industri Kecil dan pembakaran sampah di permukiman. Kondisi tutupan lahan sangat dipengaruhi oleh luas lahan dan besaran Ruang Terbuka Hijau. Dalam kaitan tersebut untuk peningkatan kualitas lingkungan terkait dengan kualitas air sungai, kualitas udara dan penambahan Tutupan lahan sebagai indikator perhitungan IKLH, perlu dukungan dari daerah penyangga serta kerja sama dengan SKPD lainnya. Diharapkan dengan hasil tersebut para pemangku kegiatan bisa saling bersinergi untuk peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel serta narasi yang telah disusun untuk dipublikasikan pada laporan SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.

1.6.4.  Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

Jakarta dengan jumlah penduduk yang besar dan pendapatan masyarakat yang relatif tinggi dibanding daerah lainnya di Indonesia, menghadapi dua persoalan besar berkaitan dengan isu SDA dan lingkungan hidup, yaitu [1] terus berlangsungnya dalam mengkonsumsi produk yang berasal dari SDA seperti, BBM dan air tanah; [2] pola dan perilaku masyarakat dan dunia bisnis cenderung kurang bersahabat pada lingkungan hidup, sehingga pencemaran Jakarta masih terus berlangsung.

Bidang Sarana dan Prasarana Kota

Persoalan menonjol yang memerlukan perhatian serius berkaitan dengan prasarana dan sarana publik adalah : [1] belum berhasilnya penanganan permukiman kumuh melalui ressetlement; [2] banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi walaupun saat ini sifatnya hanya genangan sementara; [3] belum tertanganinya masalah sampah dengan teknologi modern; [4] belum memadainya fasilitas jalan, trotoar; [5] belum optimalnya penataan ruang dan peruntukan penggunaan lahan; [6] masih buruknya prasarana dan sarana pelayanan publik.

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Persoalan kependudukan di DKI Jakarta pada dasarnya adalah jumlah penduduk yang terlalu besar jika dibanding dengan daya tampung wilayah dan pelayanan yang bisa diberikan oleh kota. Besarnya jumlah penduduk ini antara lain disebabkan oleh tingginya angka kelahiran serta banyaknya pendatang dari luar daerah ke Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menjadi masalah ketika kota tidak mampu untuk menyediakan fasilitas kehidupan yang layak bagi pendatang dan keluarga kurang mampu dengan angka kelahiran yang tinggi. Sehingga akhirnya mereka harus tinggal di permukiman yang padat dengan kualitas lingkungan hidup yang tidak sehat.

 

Sedikit Sejarah Jakarta

Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit.

Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.

Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lilngkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan para mahasiswa di Batavia pada awal abad 20.

Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan , yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan : Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.

Tahun 1999, melalui Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah provinsi DKI Jakarta, dengan otoniminya tetap berada ditingkat provinsi dan bukan pada wilayah kota, selain itu wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi 6 (5 wilayah kotamadya dan satu kabupaten administratif Kepulauan Seribu), dan pada tahun 2007 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 telah ditetapkan bahwa Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia,

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan penduduk pada tahun 2014 sebesar 10.075.310jiwa dan berada di dataran rendah pantai utara bagian barat Pulau Jawa, terletak pada 106O48’ Bujur Timur dan 6O12’ lintang selatan yang mempunyai luas wilayah 662,33 km2, dan mengalir sebanyak 13 (tiga belas) sungai baik alami maupun buatan.

Sungai besar yang ada di kota Jakarta adalah sungai Ciliwung, Moorkervart dan Cipinang. Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter diatas permukaan laut, berbatasan secara administratif di bagian barat dengan Tangerang (Banten), bagian selatan dengan Bogor (Jawa Barat), bagian timur dengan Bekasi (Jawa Barat) di bagian utara dengan Laut Jawa. Suhu rata-rata tahunan mencapai 27 OC dan iklim dipengaruhi oleh angin muson. Tinggi curah hujan setiap tahun rata-rata 2.000 mm dengan maksimum curah hujan tertinggi pada bulan Januari, sedang temperatur bervariasi antara 23,42 OC (minimum) sampai 31,7 OC (maksimum), dan kelembaban (nisbi) 77,97 persen, wilayah administrasi di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari satu Kabupaten yaitu Kepulauan Seribu, 5 Kota, 44 Kecamatan, dan 267 kelurahan. Provinsi DKI Jakarta merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.

Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno–Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta satu pelabuhan laut di Tanjung Priok.

 

 

Notulensi Diskusi Pencemaran laut

12 November 2015

 

Pembukaan:

Ada apa dengan pencemaran laut? Jarang diliput berita, seperti bom waktu dan sebelum meledak harus kita bahas.

 

Ka aida:

Di Jakarta ada apa aja yang terjadi?

Macet, bandung, sampah, dll. Sekarang kita bahas pencemaran laut di Jakarta. Kenapa harus Jakarta? Supaya focus aja karena kalau Indonesia pasti akan banyak banget karena Indonesia adalah Negara maritim.

 

Jakarta gimana nih?

 

Ka Tenia: Indonesia pencemar plastik terbesar kedua di dunia. Yang pertama adalah Tiongkok.

 

Sebenarnya pengangkutan sudah 90% tetapi 10% nya tidak diolah.

 

80% teluk di Jakarta tercemar berat.

 

10% 2,6 juta penduduk tergolong miskin

 

Terumbu karang 60% rusak

 

Kenapa?

Pemcemaran dari mana?

 

Dari sungai, kali semuanya bisa ke laut. Sumbernya bisa dari limbah-limbah domestic, ga diolah terlebih dahulu

 

Industry dengan sengaja buang sampah ke laut.

 

Kapal mengeluarkan bahan bakarnya ke laut (oil spill)

 

Transportasi kapal, mengambil dan mengeluarkan air dalam penggunaannya, sedangkan biota tiap-tiap daerah berbeda, bahkan di setiap jalannya mengambil dan mengeluarkan air di setiap tempat yang dilewati.

 

Misalnya di sungai kalimalang, pabrik-pabrik sekitar ngebuang limbahnya secara langsung ke perairan. Masalah-masalah ibu kota bisa jadi akibat dari industry-industri daerah sekitar, bukan dari ibukotanya aja.

 

Bisa juga dari rekreasi, banyak sarana rekreasi yang dikunjungi dan mengakibatkan lingkungan menjadi rusak.

 

Bisa juga karena pemukiman di dataran tinggi itu banyak, sehingga mengurangi daerah resapan. Kapasitas air sungai pun berkurang karena yang harusnya dialiri air malah dipenuhi tanah.

 

Kualitas di hulu saja udah jelek, sehingga di laut pun juga tercemar.

 

Berdasarkan di internet, di Jakarta itu dari domestiks dan pabrik. Air sungainya banyak terdapat kontaminan-kontaminan pabrik. Nomer 1 nya itu, sebenanya sampah yang diambil di pinggiran laut seperti Ancol itu cukup besar.

 

Di sekitar manggarai, ada kali dan setelah ditelusuri banyak banget permukiman illegal. Ternyata ada suatu putusan yang menyatakan bahwa di sungai harus ada pinggir-pinggir sungai sehingga gaada yang tinggal di tepi sungai. Tapi pada kenyataannya, banyak banget yang tinggal disana di bantaran sungai. Herannya, rumah yang tinggal disana ada parabola, ada ac.

Kenapa bisa terjadi?

 

Kemungkinan karena mereka emang dapet uang dari berjualan dan bisa berjualan apa aja, kliknya karena gaaada regulasi yang mengatur dan melarang dengan keras sehingga selama ga diusir ya bakal ada disana terus.

 

Pada dasarnya daridulu, orang-orang bermukim di deket perairan atau sumber air. Sehingga ga bisa disimpulkan bahwa yang tinggal disana adalah orang yang kurang mampu. Banyak juga yang berkelit karena mereka sudah membayar pajak dan berhak tinggal di sana.

 

Banyak orang yang bilang, pemerintah yang bersalah. Ahok udah nyiapin secara gratis dan cuma-cuma rusun bagi orang-orang yang tinggal di bantaran sungai. Tapi terkadang mereka menolak karena memang sejak dahulu kala tinggal disana.

 

Kesimpulan: banyak yang tidak ramah terhadap lingkungan.

 

Di ancol udah banyak screening-screning sampah. Tapi masih tetep banyak sampah yang lolos.

 

Upaya pemerintah apa aja sih?

 

Relokasi penduduk, pemerintah udah menyediakan tempat lain yang bisa dihuni. Banyak yang menolak karena takut kehilangan mata pencaharian mereka misalnya memiliki lahan di sekitar tempat tinggalnya.

 

Pemerintah udah ngeluarin regulasi bagi kapal-kapal supaya mereka berlambung 2. Misalnya lapisan kapalnya harus double jadi misalnya ada minyak yang tumpah, harus tertampung di lapisan keduanya.

 

Pasar ikan di laut, menghasilkan sampah juga dari transaksi jual belinya. Belum ada regulasi resmi yang mengatur hal tersebut

 

Peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran laut

 

NGO melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar pesisir, bekerja sama dengan dinas kebersihan, tapi gaada pengawasan setelahnya, ga ada follow up berkelanjutan sehingga tidak maksimal.

 

NGO = non government organization

 

Rencana diadakan kampung deret, tapi belum tau benar-benar dilakukan pemerintah atau engga.

 

Diadakan sodetan, yaitu membelokan aliran sungai. Tapi tangerang menolak karena takut banjir. Tapi daerah Jakarta timur, ngaruh banget.

 

Waduk pluit dan riario, sekarang jadi bagus banget. Dulu banyak bgt eceng gondok, sekarang udah jadi tempat wisata buat foto-foto. Kaya sungai di korea, dulu kotor banget tapi sekarang jadi spot foto dan kalau malem jadi show air dan keren banget

 

Kira-kira dengan program pemerintah yang udah ada bisa gasih untuk dilakukan selama 10 tahun ke depan? Terlebih dengan pengawasan yang sangat minim.

 

Ada 2 opsi,

1. indonesia bebas sampah

2. pemberdayaan eco tourism pemerintah. Ecotourism itu bener-bener ngunjungin daerah konservasi, bukan kaya ancol yang banyak banget modifikasi, jadi bener-bener asli keindahan alam alami.

 

Media, bisa menjadi solusi yang cocok untuk era sekarang.

Mungkin menggunakan role model yang inspiratif, dibuat menjadi lebih menarik

 

Kita sebagai calon sarjana tl bisa melakukan apa sih?

 

Ambil matkul sanitasi pesisir, biarpun matkul ril tapi aplikatif bgt kaya rumah apung, tanah deket daerah banjir. Terus ambil TA tentang perancangan. Sebenernya dana APBD tuh banyak, tapi BPLHD nya itu gapunya pengetahuan sebesar itu.

 

Ada masterplan nya ga sih?

 

Di Jakarta itu kota-kotanya udah berantakan, badan pertanahan harus mengatur sedangkan banyak chaos disana-sini. Banyak yang ganurut kalau disuruh pindah, masalah sengketa tanah itu sulit banget.

 

Kalau sekarang kita bisa apa?

Di Taiwan ada suatu perusahaan yang memiliki infrastruktur semuanya terbuat dari waste, bahkan tanahnya tanah landfill. Mereka bisa ngolah e waste dan yang mereka hasilkan adalah cetakan emas dll. Konsep gimana pengolahan tl bisa bernilai uang misalnya wate to money atau waste to energy.

 

Karena masalahnya lifestyle maka solusinya juga dari lifestyle. Kita harus berwawasan lingkungan kenapa harus milah sampah kenapa harus pake refill bottle dll. Membantu menumbuhkan kesadaran public, dari ecohimp misalnya. Tapi ada kendala karena kesadaran massanya masih kurang.

 

Kesimpulan: kita gimana mau bisa menyelesakan masalah-masalah di laut, waste to money, waste to energy, tapi di himpunan sendiri aja masih kurang kesadaran.

 

Saran: dibutuhkan data-data yang lebih factual karena kita belum tau betul permasalah yang terjadi sesungguhnya di masyarakat. Ambil kp dan ta berkaitan dengan sanitasi.