Tahun Baru 2019: Resolusi Bali Tanpa Plastik Sekali Pakai

Terhitung mulai 1 Januari 2019, Pemerintah Provinsi Bali akan melarang berbagai komponen dan masyarakat menggunakan plastik terkhusus Plasti Sekali Pakai. Regulasi tersebut adalah Peraturan Walikota Denpasar No.36/2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Gubernur Bali No.97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Isi Peraturan Gubernur (Pergub) lebih panjang dan bahasanya cukup ambisius. Pergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ini bertujuan pengurangan limbah plastik sekali pakai dan mencegah kerusakan lingkungan khusunya mengurangi timbulan sampah plastik di Pulau Dewata.

  • Jenis Plastik yang Dilarang

Ada tiga jenis plastik yang dilarang penggunaannya. Yakni kantong plastik, polysterina (Styrofoam), dan sedotan plastik. Pergub ini nantinya mewajibkan para produsen, distributor, pemasok dan setiap pelaku usaha untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok, dan menyediakan pengganti plastik sekali pakai. serta melarang untuk menyediakan PSP.

  • Jangka waktu 6 (enam) bulan untuk para pelaku usaha dalam menyesuaikan usahanya

Sejak diterapkannya Pergub ini, para pelaku usaha akan diberikan waktu enam bulan untuk menyesuaikan usahanya. Tak hanya itu, pelarangan penggunaan PSP ini juga berlaku bagi masyarakat umum, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, lembaga keagamaan, desa adat/pakraman, masyarakat dan perseorangan.

Adapun dalam tahap sosialisasi, pihaknya akan membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai lembaga. Tim tersebut akan melakukan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

  • Sanksi bagi pelaku usaha yang masih menggunakan PSP

Bagi mereka yang tetap menggunakan PSP, tak akan dikenakan sanksi hukum. Hanya saja, sanksinya berupa administratif. Sanksinya bisa saja ditinjau dari perizinan pelaku usaha yang melanggar tersebut.

Strategi yang akan dilakukan yakni melakukan identifikasi dan pendataan PSP, membuat baseline data penggunaan produk PSP, penyusunan rencana kegiatan dan target tahunan. Selain itu mengurangi timbunan PSP, edukasi, kampanye, pelarangan penggunaan PSP, serta mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan. Disebutkan juga memfasilitasi teknologi tepat guna dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, pengawasan timbulan sampah PSP, pembinaan ke pelaku usaha, dan lainnya.

Tak hanya industri, setiap orang dan pelaku usaha dilarang menggunakan PSP. Disebutkan juga, lembaga keagamaan melaksanakan pembinaan agar umatnya tidak menggunakan PSP dalam kegiatan keagamaan.

Aturan ini menjangkau semua pihak. Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, lembaga swasta, lembaga keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/Desa Pakraman, masyarakat dan perorangan dilarang menggunakan PSP dalam setiap kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial.

Desa Adat/Desa Pakraman yang berhasil melaksanakan Pembatasan Timbulan Sampah PSP mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah. Berupa bantuan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program; atau bantuan dana insentif Desa Adat/Desa Pakraman.

DLHK Kota Denpasar akan melakukan pengawasan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dengan dibentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adanya Peraturan Walikota ini maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Denpasar Nomor 660.1/1486/BLH tanggal 13 Juni 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Kantong Plastik Berbayar di Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebelumnya di sejumlah toko retail dan grosir besar mengenakan biaya bagi konsumen jika menggunakan kresek. Namun terhenti dan saat ini kembali memberi plastik kresek gratis.

Asana Viebeke, seorang pengusaha mengatakan sejak awal buka tidak menggunakan styrofoam untuk bawa pulang pelanggan warungnya di Seminyak, Kuta. Namun harga kemasan pengganti yang disebut lebih ramah lingkungan itu lebih mahal. “Mungkin dengan aturan ya mau tidak mau, tapi kalau masih tersedia dan murah pastinya aturan diabaikan,” urainya tentang kemudahan mendapat kemasan plastik atau styrofoam. Ia meminta ada upaya penyadaran dan solusi untuk substitusi agar tak hanya aturan larangan.

 

Semoga wilayah bagian lainnya di Indonesia mampu menerapkan regulasi ini ya! yuk mulai sekarang kita belajar untuk tidak menggunakan PSP dan mengurangi sampah plastik.

 

sumber:

http://www.mongabay.co.id/2018/12/29/bali-larang-plastik-sekali-pakai-mulai-2019/

https://bali.idntimes.com/news/bali/imamrosidin/larangan-menggunakan-plastik-di-bali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


1 × two =