Yakinkah 2019 Akan Tercapai Akses Universal?

Oleh: Fadil Saeful Isnan (15314100)


Kebutuhan dasar warga negara salah satunya adalah kesehatan. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain air minum, permukiman, dan sanitasi. Ketiga hal ini harus dijaga dengan baik agar usaha menjaga kesehatan lebih mudah dan kesejahteraan meningkat. Konsep ini erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.yang digagas oleh PBB dengan target hingga tahun 2030. Konsep ini merupakan dasar bagi pengelolaan lingkungan secara global. Selain itu, kita juga telah tahu ada segitiga kunci dalam pembangunan berkelanjutan yaitu adanya irisan dari pemenuhannya kebutuhan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Sustainable Development Goals oleh pemerintah Indonesia dimaknai dengan berbagai program. Salah satu program yang digagas pemerintah khususnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah Program Akses Universal. Program ini juga dikenal seagai 100-0-100. Ada filosofi di balik angka ini yaitu di tahun 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN) adalah terpenuhinya 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Beberapa regulasi yangmengaturnya antara lain UU No. 11/1974 tentang Pengairan, PP 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA), PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Permen PUPR 19/2016 tentang Pemberian Dukugan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM, Permen PUPR 25/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha, dan Permen PUPR 27/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM. Untuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Kementerian PUPR dijelaskan dengan Pedoman Umum dari Surat Edaran No. 40/SE/DC/2016.

 

Akses air minum 100%

Dalam pencapaian sempurna akses air minum di tahun 2019, mari melihat sejenak tren progres dari tahun 2009—2016 dengan data dari Bada Pusat Statistik (BPS). Di tahun 2016 prosentase ketercapaian sebesar 47,71%, 2011 sebesar 63,48%, 2013 sebesar 67,73%, 2014 sebesar 68,36%, dan 2016 sebesar 71,14%. Untuk melompat ke tahun 2019 ada gap atau jarak sebesar 28,86%. Dilihat dari tren tiap tahun yang kenaikannya bahkan tidak lebih dari 10% per tahun, maka tingkat kepercayaan diri pemerintah patut diajungi jempol.

Mari kita tengok beberapa tantangan dalam mencapai angka sempurna di tahun 2019 ini. Idle capacity atau kapastias yang tidak terpakai masih sangat besar yaitu 37.900 liter/detik. Artinya dari semua sumber air baku, ada angka tersebut yang belum terolah dalam SPAM. Kemudian Non-Revenue Water yang disebut volume air tak berekening atau kehilangan air dari PDAM sangat besar yaitu di angka 33%. Dalam hitung-hitungan perusahaan, angka ini merupakan kerugian yang sangat besar.

Lalu kebutuhan air baku nasional sebesar 128 m3/detik. Angka ini harusnya dapat dipenuhi dengan memanfaatkan idle capacity tadi, hanya saja lagi-lagi tentang teknologi dan infrastruktur yang tidak cukup kuat menopangnya. Selain itu jumlah PDAM sehat hanya 196 buah (52%) dan kurang sehat atau sakit sebanyak 172 perusahaan (48%) serta peningkatan akses 5 tahun terakhir yang bahkan hanya menyentuh angka 4,5% per tahun. Ditambah komitmen Pemda untuk pendanaan air minum kurang dari 10% dari kebutuhan APBD.

 

Permukiman tanpa kumuh

Kita tahu bersama bahwa angka urbanisasi di Indonesia trennya naik. Artinya adanya pertambahan penduduk di kota semakin tinggi, sedangkan di desa semakin jarang. Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan sebesar 2,75% per tahu. Angka ini lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk rata-rata nasional yang hanya sebesar 1,17%. Di tahun 2025 sendiri diperkirakan 68% penduduk tinggal di kota. Tahun 2045 diperkiran 82% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Hal ini disebabkan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya kesempatan kerja di berbagai kegiatan di kota, pembangunan sarana dan prasaran yang pesat. Adapun di desa semakin berkurang lapangan pekerjaan dan terbatasnya sarana-prasarana.

Hal ini menimbulkan berbagai implikasi antara lain kualitas struktur hunian yang buruk, kepadatan sangat tinggi, akses air bersih menjadi sulit dan kualitasnya jelek, akses sanitasi dan infrastruktur lain tidak layak, serta status lahan sebagaian tidak jelas/ilegal. Berdasarkan peta berikut nampak ada 454 kawasan permukiman kumuh pada 30 kecamatan dengan total luas kawasan 1.457 hektar.

Artikel5-1

Adapun beberapa stragtei yang dapat diterapkan antara lain perlunya perubahan pemahaman tentang kompleksitas dan dinamika kampung. Pendekatan yang terkotak-kotak perlu diubah. Lalu kita perlu mengantarkan kampug menjadi bagian penting masa depan kota di Indonesia dengan memperkuat integrasi kampung dalam sistem kota yang lebih kompleks. Upaya-upaya integrasi juga menuntut kemampuandan kekuatan warga kampung untuk bermitra secara setara dengan kekuatan eksternal di luar kampung. Kemudian dierlukan perubahan orientasi perencanaan dan pembangunan kota.

 

Akses sanitasi layak

Pengelolaan sanitasi didefinisikan sebagai rangkaian sistem yang terdiri dari fasiltas pengumpulan, penampungan, pengaliran/transport, dan pengolahan ar limbah domestik. Keberhasilan penanganan sanitasi adalah yang memenuhi kaidah teknis yang dipersyaratkan. Tidak hanya itu, diperlukan juga faktor nonteknis. Salah satu yang terpenting adalah adanya partisipasi masyarkat mulai dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan. Dengan hal ini maka keberjalanan fasilitas atau infrastruktur sanitasi dapat terjaga hingga bertahun-tahun.

Ada beberapa faktor penting dalam keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan sanitasi berbasis masyarkat antara lain peraturan, peran swasta, pembiayaan, kelembagaan, teknologi, keterlibatan masyarkat, budaya, gender, dampak sosial dan dampak lingkungan. Selama ini pembiayaan dilakukan oleh peemrintah. Mahalnya proses pengelolaan membuat masyarakat enggan mengelolannya.

Lingkup teknologi meliputi kemudahan suku cadang terutama yang berasal dari lokal, penerimaan masyarakat, ketahanan alat, tingkat efisiensi, dan kemudahan operasional. Faktor kelembagaan melingkupi regulasi, sanksi, pengendalian pemerintah, dan kelembagaan masyarkat. Di samping itu, faktor keterlibatan masyarakat meliputi keterlibatan tanpa melihat gender, kesediaan memelihara, kesediaan berkontribusi, dan kesediaan membayar. Faktor dampak lingkungan dilihat dari kemampuan fasilitas tersebut mengelola lingkungan, adnaya energi yang efisien, dan juga efisien bahan baku. []

Contoh infrastruktur sanitasi

Contoh infrastruktur sanitasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− one = 5