Diskusi Rutin #2: 0% Permukiman Kumuh

Pendefinisian kumuh: Slum dan Squatter. Slum: hunian atau bangunan dengan kepadatan bangunan tinggi tanpa disertai pemenuhan infrastruktur dasar. Squatter: hunian atau bangunan yang berada di atas lahan publik atau lahan kosong dan dibangun tanpa adanya hak kepemilikan.

Permukiman kumuh: tidak layak huni, ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi.

Kriteria permukiman kumuh: vitalitas non-ekonomi (melihat kelayakan suatu kawasan dari perencanaan tata ruang), vitalitas ekonomi (nilai ekonomi tempat tersebut seperti apa, apakah strategis atau bagaimana), status tanah (dilihat status kepemilikannya, apakah memang memiliki atau sebagai squatter), kondisi sarana & prasarana (jalan, drainase, air bersih, air limbah), komitmen pemerintah setempat (keinginan dan ketersediaannya), kriteria prioritas penanganan (prioritas di perdesaan lebih rendah dari di kota).

Artikel2-1

Kenapa permukiman kumuh bisa terbentuk? Karena ada pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akibat pseudourbanization (urbanisasi tanpa kemampuan yang cocok untuk tempat urbanisasi tersebut) dan proses mengkota, kemiskinan perkotaan, keterbatasan kepemilikan rumah, dan kedekatan dengan mata pencaharaian.

Program penanganan permukiman kumuh sudah ada pada 100.0.100 (ada cukup banyak poin-poinnya). Kendala utamanya adalah komitmen politik (pemerintah tidak konsisten, tidak dilanjutkan di periode selanjutnya), hanya berbatas proyek, perspektif sempit, programnya bersifat sementara.

Isu 0% permukiman kumuh: kebijakan–strategi, penanganan kawasan kumuh, keterpaduan penanganan kawasan kumuh. Mengenai 100.0.100, masih tersisa 10% permukiman kumuh. Salah satu targetnya adalah menyertakan partisipasi masyarakat di mana selama ini dinilai sangat rendah, meningkat dari 0% menjadi 35%.

Artikel2-2

Kekumuhan sebenernya mungkin terjadi di perdesaan, tapi banyak di perdesaan yang tidak memenuhi seluruh persyaratan permukiman kumuh (contoh paling umumnya adalah gedung-gedung di pedesaan cukup teratur). Dari tahun 1960, penurunan permukiman kumuh sebesar 40% terutama di perkotaan sehingga optimis bila di 2019 dapat tercapai. Bila tersisih mungkin sisanya itu yang berasal dari luar pulau jawa.

Untuk tindakan preventif, menyiapkan pembangunan ekonmi yang merata sehingga urbanisasi bisa diminimalisir. Untuk kuratifnya bisa pemindahan ke rumah susun.

Penanganan kawasan kumuh melibatkan sinergisitas di bidang cipta karya, pemerintah, dan kebijakan itu sendiri. Perlu juga disinergisasikan di seluruh Indonesia sebab banyak daerah di Indonesia belum memiliki komitmen yang sama. []

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 × = forty eight