Lingkar Lingkungan III

Isu-isu Utama Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014

Secara umum gambaran isu-isu yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 tidak terlalu berbeda apabila dibandingkan dengan tahun 2013 diantaranya adalah :

  1. Banjir
  2. Transportasi
  3. Pencemaran (Situ, Sungai, Air tanah, Laut, Udara)
  4. Permukiman dan Kemiskinan

 

Dari isu-isu utama di atas, banjir dan kemacetan lalu lintas merupakan isu yang paling mendapat perhatian serius baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

 

DKI Jakarta merupakan daerah dataran rendah dan sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 13 buah diantaranya sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Cipinang, Moorkevard, Krukut, serta adanya curah hujan yang rata-rata 2.000 mm dengan maksimum curah hujan tertinggi pada bulan Januari-Maret. Kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,92 Jiwa/Km2 dan akibat adanya urbanisasi dan bertambahnya penduduk akibat angka kelahiran, serta banyaknya jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075 KK.

Pada musim penghujan curah hujan yang tinggi di daerah hulu (Bogor) dan di Jakarta menyebabkan sungai tidak mampu menampung volume air. Intensitas pembangunan yang pesat menyebabkan menyempitnya daerah resapan air, hal ini juga terlihat dari penurunan tanah yang setiap tahun terus terjadi di DKI Jakarta. Selain hal tersebut diatas juga karena perilaku masyarakat Jakarta terutama di sepanjang bantaran sungai yang tidak ramah lingkungan seperti membuang sampah ke sungai dan pembangunan rumah liar yang menambah mempercepat terjadinya penyempitan sungai akhirnya mengurangi kecepatan aliran air menuju ke arah hilir (laut).

Aktifitas pembangunan di wilayah hulu yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan menyumbang terjadinya sedimentasi di wilayah hilir yang mengakibatkan pendangkalan sungai yang akhirnya tidak mampu menampung volume air pada musim hujan. Persentase ruang terbuka hijau di Jakarta relatif sedikit belum ideal apabila dibandingkan dengan luas wilayah terbuka hijau yang diharuskan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan meliputi pengerukan tanah endapan di sungai, pembuatan sodetan untuk mengurangi beban volume sungai Ciliwung dengan mengalirkan ke Banjir Kanal Timur, dan memindahkan penduduk yang ada dibantaran kali serta pengembalian fungsi waduk sebagai tempat penampungan air seperti waduk Pluit dan waduk Ria-rio. Pemerintah DKI Jakarta juga telah melakukan program pembangunan Kampung Deret untuk warga yang tinggal di bantaran sungai.

Pencemaran Situ, Sungai, Air Tanah, Laut dan Udara di DKI Jakarta akan menjadi semakin parah apabila tidak mulai dilakukan pengawasan secara sungguh-sungguh, hal ini terlihat data yang menunjukkan bahwa kondisi Situ, Sungai, Air Tanah, Laut dan Udara di DKI Jakarta masih banyak yang diatas ambang batas lihat Tabel SD-1, SD-15, SD-16, SD-17 dan SD-18 Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014). Hal ini bisa terjadi karena selain banyaknya tempat usaha yang membuang limbahnya tidak sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, juga karena banyaknya warga masyarakat yang tidak peduli terhadap cara penanganan sampah dan limbah rumahtangga sesuai aturan yang benar hal ini terlihat pada data tentang penduduk yang tidak mempunyai jamban sebanyak 8.254 KK (lihat Tabel SP-8Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014), dan persentase rumah tangga di DKI Jakarta menurut tempat penampungan kotoran {lihat Tabel SP-8E (T) Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014} serta jumlah rumah tangga menurut cara pembuangan sampah dengan cara diangkut sebesar 2.381.467 KK, ditimbun sebesar 103.419 KK, dibakar sebesar 39.579 KK, dibuang kekali sebesar 54.616 KK, lain-lain sebesar 53.256 KK {lihat Tabel SP-9A (T)Data SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014} yang menyebabkan permasalahan diatas terus terjadi.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas Provinsi DKI Jakarta telah banyak melakukan upaya pembenahan dan mengingkatkan pengawasan baik pada dunia usaha dengan menerbitkan berbagai peraturan serta meningkatkan keahlian bagi para penegak lingkungan agar permasalah tersebut bisa segera diminimalkan. Diantara langkah yang telah dimabil diantaranya meningkatkan pelayanan dibidang angkutan umum, pengetatan masalah perijinan pada kegiatan usaha, merelokasi rumah dibantaran sungai, membuat IPAL Komunal baik yang dianggarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta maupun bantuan dari pemerintah Pusat, serta membangunan IPAL terpusat yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan limbah sebesar 85 persen pada tahun 2032, dan pembangunan IPAL Terpusat di Kepulauan Seribu.

 

Pemanfaatan Laporan SLHD

  1. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta dimanfaatkan sebagai referensi penentu kebijakan dan pengambilan keputusan baik pemerintah DKI Jakarta maupun pemerintah pusat.

  1. Manfaat Bagi Lingkungan

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta dapat bermanfaat untuk mengetahui perubahan kualitas lingkungan secara dini dan segera melakukan perbaikan agar keseimbangan alam dapat terjaga.

  1. Manfaat Bagi Masyarakat Peduli Lingkungan

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai sumber informasi bagi para mahasiswa, peneliti, konsultan, masyarakat, wartawan, LSM, dan instansi pemerintah lainnya.

Perhitungan IKLH

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu kebijakan yang diambil untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai permasalahan tentang lingkungan hidup sangat berkepentingan untuk mengetahui Indek Kualitas Lingkungan Hidup di daerahnya, hal ini sebagai tindaklanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil perhitungan yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta yang penghitingannya menggunakan Indikator Parameter Kualitas Air Sungai, Kualitas Udara dan Tutupan Lahan, menjadikan suatu beban yang sangat besar dalam jangka pendek untuk ditindaklanjuti. Sesuai dengan hasil perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan nilai untuk Indek Pencemaran Air sebesar 41,51 Pencemaran Udara sebesar 34,71 dan Indek Tutupan Lahan sebesar 22,75. Kondisi tentang kualitas sungai di wilayah DKI Jakarta hasil pemantauan tahun 2014 masih sangat dipengaruhi oleh kondisi hulu dari sungai, permukiman padat yang berada disepanjang sungai dan cara pembuangan limbah baik cair maupun padat dari industri dan permukiman. Kondisi tentang kualitas udara hasil pemantauan tahun 2014 masih sangat dipengaruhi jumlah kendaraan, beban encemaran udara dari industri besar, Industri Kecil dan pembakaran sampah di permukiman. Kondisi tutupan lahan sangat dipengaruhi oleh luas lahan dan besaran Ruang Terbuka Hijau. Dalam kaitan tersebut untuk peningkatan kualitas lingkungan terkait dengan kualitas air sungai, kualitas udara dan penambahan Tutupan lahan sebagai indikator perhitungan IKLH, perlu dukungan dari daerah penyangga serta kerja sama dengan SKPD lainnya. Diharapkan dengan hasil tersebut para pemangku kegiatan bisa saling bersinergi untuk peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel serta narasi yang telah disusun untuk dipublikasikan pada laporan SLHD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014.

1.6.4.  Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

Jakarta dengan jumlah penduduk yang besar dan pendapatan masyarakat yang relatif tinggi dibanding daerah lainnya di Indonesia, menghadapi dua persoalan besar berkaitan dengan isu SDA dan lingkungan hidup, yaitu [1] terus berlangsungnya dalam mengkonsumsi produk yang berasal dari SDA seperti, BBM dan air tanah; [2] pola dan perilaku masyarakat dan dunia bisnis cenderung kurang bersahabat pada lingkungan hidup, sehingga pencemaran Jakarta masih terus berlangsung.

Bidang Sarana dan Prasarana Kota

Persoalan menonjol yang memerlukan perhatian serius berkaitan dengan prasarana dan sarana publik adalah : [1] belum berhasilnya penanganan permukiman kumuh melalui ressetlement; [2] banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi walaupun saat ini sifatnya hanya genangan sementara; [3] belum tertanganinya masalah sampah dengan teknologi modern; [4] belum memadainya fasilitas jalan, trotoar; [5] belum optimalnya penataan ruang dan peruntukan penggunaan lahan; [6] masih buruknya prasarana dan sarana pelayanan publik.

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Persoalan kependudukan di DKI Jakarta pada dasarnya adalah jumlah penduduk yang terlalu besar jika dibanding dengan daya tampung wilayah dan pelayanan yang bisa diberikan oleh kota. Besarnya jumlah penduduk ini antara lain disebabkan oleh tingginya angka kelahiran serta banyaknya pendatang dari luar daerah ke Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menjadi masalah ketika kota tidak mampu untuk menyediakan fasilitas kehidupan yang layak bagi pendatang dan keluarga kurang mampu dengan angka kelahiran yang tinggi. Sehingga akhirnya mereka harus tinggal di permukiman yang padat dengan kualitas lingkungan hidup yang tidak sehat.

 

Sedikit Sejarah Jakarta

Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit.

Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.

Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lilngkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan para mahasiswa di Batavia pada awal abad 20.

Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan , yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan : Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.

Tahun 1999, melalui Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah provinsi DKI Jakarta, dengan otoniminya tetap berada ditingkat provinsi dan bukan pada wilayah kota, selain itu wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi 6 (5 wilayah kotamadya dan satu kabupaten administratif Kepulauan Seribu), dan pada tahun 2007 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 telah ditetapkan bahwa Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia,

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan penduduk pada tahun 2014 sebesar 10.075.310jiwa dan berada di dataran rendah pantai utara bagian barat Pulau Jawa, terletak pada 106O48’ Bujur Timur dan 6O12’ lintang selatan yang mempunyai luas wilayah 662,33 km2, dan mengalir sebanyak 13 (tiga belas) sungai baik alami maupun buatan.

Sungai besar yang ada di kota Jakarta adalah sungai Ciliwung, Moorkervart dan Cipinang. Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 10 meter diatas permukaan laut, berbatasan secara administratif di bagian barat dengan Tangerang (Banten), bagian selatan dengan Bogor (Jawa Barat), bagian timur dengan Bekasi (Jawa Barat) di bagian utara dengan Laut Jawa. Suhu rata-rata tahunan mencapai 27 OC dan iklim dipengaruhi oleh angin muson. Tinggi curah hujan setiap tahun rata-rata 2.000 mm dengan maksimum curah hujan tertinggi pada bulan Januari, sedang temperatur bervariasi antara 23,42 OC (minimum) sampai 31,7 OC (maksimum), dan kelembaban (nisbi) 77,97 persen, wilayah administrasi di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari satu Kabupaten yaitu Kepulauan Seribu, 5 Kota, 44 Kecamatan, dan 267 kelurahan. Provinsi DKI Jakarta merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.

Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno–Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta satu pelabuhan laut di Tanjung Priok.

 

 

Notulensi Diskusi Pencemaran laut

12 November 2015

 

Pembukaan:

Ada apa dengan pencemaran laut? Jarang diliput berita, seperti bom waktu dan sebelum meledak harus kita bahas.

 

Ka aida:

Di Jakarta ada apa aja yang terjadi?

Macet, bandung, sampah, dll. Sekarang kita bahas pencemaran laut di Jakarta. Kenapa harus Jakarta? Supaya focus aja karena kalau Indonesia pasti akan banyak banget karena Indonesia adalah Negara maritim.

 

Jakarta gimana nih?

 

Ka Tenia: Indonesia pencemar plastik terbesar kedua di dunia. Yang pertama adalah Tiongkok.

 

Sebenarnya pengangkutan sudah 90% tetapi 10% nya tidak diolah.

 

80% teluk di Jakarta tercemar berat.

 

10% 2,6 juta penduduk tergolong miskin

 

Terumbu karang 60% rusak

 

Kenapa?

Pemcemaran dari mana?

 

Dari sungai, kali semuanya bisa ke laut. Sumbernya bisa dari limbah-limbah domestic, ga diolah terlebih dahulu

 

Industry dengan sengaja buang sampah ke laut.

 

Kapal mengeluarkan bahan bakarnya ke laut (oil spill)

 

Transportasi kapal, mengambil dan mengeluarkan air dalam penggunaannya, sedangkan biota tiap-tiap daerah berbeda, bahkan di setiap jalannya mengambil dan mengeluarkan air di setiap tempat yang dilewati.

 

Misalnya di sungai kalimalang, pabrik-pabrik sekitar ngebuang limbahnya secara langsung ke perairan. Masalah-masalah ibu kota bisa jadi akibat dari industry-industri daerah sekitar, bukan dari ibukotanya aja.

 

Bisa juga dari rekreasi, banyak sarana rekreasi yang dikunjungi dan mengakibatkan lingkungan menjadi rusak.

 

Bisa juga karena pemukiman di dataran tinggi itu banyak, sehingga mengurangi daerah resapan. Kapasitas air sungai pun berkurang karena yang harusnya dialiri air malah dipenuhi tanah.

 

Kualitas di hulu saja udah jelek, sehingga di laut pun juga tercemar.

 

Berdasarkan di internet, di Jakarta itu dari domestiks dan pabrik. Air sungainya banyak terdapat kontaminan-kontaminan pabrik. Nomer 1 nya itu, sebenanya sampah yang diambil di pinggiran laut seperti Ancol itu cukup besar.

 

Di sekitar manggarai, ada kali dan setelah ditelusuri banyak banget permukiman illegal. Ternyata ada suatu putusan yang menyatakan bahwa di sungai harus ada pinggir-pinggir sungai sehingga gaada yang tinggal di tepi sungai. Tapi pada kenyataannya, banyak banget yang tinggal disana di bantaran sungai. Herannya, rumah yang tinggal disana ada parabola, ada ac.

Kenapa bisa terjadi?

 

Kemungkinan karena mereka emang dapet uang dari berjualan dan bisa berjualan apa aja, kliknya karena gaaada regulasi yang mengatur dan melarang dengan keras sehingga selama ga diusir ya bakal ada disana terus.

 

Pada dasarnya daridulu, orang-orang bermukim di deket perairan atau sumber air. Sehingga ga bisa disimpulkan bahwa yang tinggal disana adalah orang yang kurang mampu. Banyak juga yang berkelit karena mereka sudah membayar pajak dan berhak tinggal di sana.

 

Banyak orang yang bilang, pemerintah yang bersalah. Ahok udah nyiapin secara gratis dan cuma-cuma rusun bagi orang-orang yang tinggal di bantaran sungai. Tapi terkadang mereka menolak karena memang sejak dahulu kala tinggal disana.

 

Kesimpulan: banyak yang tidak ramah terhadap lingkungan.

 

Di ancol udah banyak screening-screning sampah. Tapi masih tetep banyak sampah yang lolos.

 

Upaya pemerintah apa aja sih?

 

Relokasi penduduk, pemerintah udah menyediakan tempat lain yang bisa dihuni. Banyak yang menolak karena takut kehilangan mata pencaharian mereka misalnya memiliki lahan di sekitar tempat tinggalnya.

 

Pemerintah udah ngeluarin regulasi bagi kapal-kapal supaya mereka berlambung 2. Misalnya lapisan kapalnya harus double jadi misalnya ada minyak yang tumpah, harus tertampung di lapisan keduanya.

 

Pasar ikan di laut, menghasilkan sampah juga dari transaksi jual belinya. Belum ada regulasi resmi yang mengatur hal tersebut

 

Peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran laut

 

NGO melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar pesisir, bekerja sama dengan dinas kebersihan, tapi gaada pengawasan setelahnya, ga ada follow up berkelanjutan sehingga tidak maksimal.

 

NGO = non government organization

 

Rencana diadakan kampung deret, tapi belum tau benar-benar dilakukan pemerintah atau engga.

 

Diadakan sodetan, yaitu membelokan aliran sungai. Tapi tangerang menolak karena takut banjir. Tapi daerah Jakarta timur, ngaruh banget.

 

Waduk pluit dan riario, sekarang jadi bagus banget. Dulu banyak bgt eceng gondok, sekarang udah jadi tempat wisata buat foto-foto. Kaya sungai di korea, dulu kotor banget tapi sekarang jadi spot foto dan kalau malem jadi show air dan keren banget

 

Kira-kira dengan program pemerintah yang udah ada bisa gasih untuk dilakukan selama 10 tahun ke depan? Terlebih dengan pengawasan yang sangat minim.

 

Ada 2 opsi,

1. indonesia bebas sampah

2. pemberdayaan eco tourism pemerintah. Ecotourism itu bener-bener ngunjungin daerah konservasi, bukan kaya ancol yang banyak banget modifikasi, jadi bener-bener asli keindahan alam alami.

 

Media, bisa menjadi solusi yang cocok untuk era sekarang.

Mungkin menggunakan role model yang inspiratif, dibuat menjadi lebih menarik

 

Kita sebagai calon sarjana tl bisa melakukan apa sih?

 

Ambil matkul sanitasi pesisir, biarpun matkul ril tapi aplikatif bgt kaya rumah apung, tanah deket daerah banjir. Terus ambil TA tentang perancangan. Sebenernya dana APBD tuh banyak, tapi BPLHD nya itu gapunya pengetahuan sebesar itu.

 

Ada masterplan nya ga sih?

 

Di Jakarta itu kota-kotanya udah berantakan, badan pertanahan harus mengatur sedangkan banyak chaos disana-sini. Banyak yang ganurut kalau disuruh pindah, masalah sengketa tanah itu sulit banget.

 

Kalau sekarang kita bisa apa?

Di Taiwan ada suatu perusahaan yang memiliki infrastruktur semuanya terbuat dari waste, bahkan tanahnya tanah landfill. Mereka bisa ngolah e waste dan yang mereka hasilkan adalah cetakan emas dll. Konsep gimana pengolahan tl bisa bernilai uang misalnya wate to money atau waste to energy.

 

Karena masalahnya lifestyle maka solusinya juga dari lifestyle. Kita harus berwawasan lingkungan kenapa harus milah sampah kenapa harus pake refill bottle dll. Membantu menumbuhkan kesadaran public, dari ecohimp misalnya. Tapi ada kendala karena kesadaran massanya masih kurang.

 

Kesimpulan: kita gimana mau bisa menyelesakan masalah-masalah di laut, waste to money, waste to energy, tapi di himpunan sendiri aja masih kurang kesadaran.

 

Saran: dibutuhkan data-data yang lebih factual karena kita belum tau betul permasalah yang terjadi sesungguhnya di masyarakat. Ambil kp dan ta berkaitan dengan sanitasi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 1 = five