Notulensi Diskusi Asap Akibat Kebakaran Hutan

Kamis, 24 September 2015

Hampir setiap tahun kebakaran lahan mewarnai Indonesia di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kelemahan aparat hukum dan sanksi hukuman yang ringan merupakan salah satu penyebab yang menjadikan kabut asap ini ‘proyek abadi’ selama hampir puluhan tahun. Pemerintah dan warga sekitar cenderung melupakan masalah ini setelah pulih dari asap yang menyebabkan tidak adanya suatu solusi yang mampu mencegah masalah ini terulang kembali.

Lahan Gambut tropis sebagian besar terdiri atas sebagian vegetasi mati yang membusuk, kemudian terakumulasi selama ribuan tahun dan umumnya jenuh atau dekat dengan kejenuhan air. Ketika dibiarkan secara alami, maka hampir tidak mungkin untuk terbakar. Lahan gambut adalah sebuah penyimpanan (gudang/wadah) karbon dalam jumlah besar, menguncinya bawah tanah dan mencegahnya dari terlepas ke atmosfer. Hal ini menyebabkan frekuensi titik api pada lahan gambut 5 kali lebih tinggi daripada lahan yang mengandung mineral biasa. Jika diakumulasikan, 40% penyimpanan karbon dari lahan gambut yang terdapat di Riau sama dengan emisi rumah kaca dunia. Jikalau benar terbakar secara alami akibat kekeringan pada musim kemarau, dampak yang ditimbulkan tidak akan begitu parah dan self purification masih memungkinkan untuk terjadi. Lahan gambut yang sengaja dikeringkan ketika dibakar akan menyebar dengan sangat cepat dikarenakan vegetasi yang mampu menangkap sinar dengan mudah. Suhu yang tinggi dan kekeringan akibat musim kemarau merupakan faktor pendukung kebakaran lahan ini. Ketika terbakar, lahan gambut akan melepaskan simpanan karbon selama beberapa dekade ke atmosfer dengan sangat cepat, sehingga merusak kemampuan ekosistem untuk pulih kembali. Pembakaran lahan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab guna perubahan alih fungsi hutan.

Pembakaran lahan sudah menjadi budaya masyarakat daerah ketika ingin membuka lahan dikarenakan murah dan mudah. Memang, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengizinkan pembukaan lahan dengan cara dibakar dengan luas lahan maksimal dua hectare. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat dan dampak dari kabut asap ini menyebabkan masyarakat dengan mudah menjadi kaki tangan para perusahaan besar. Seringkali perusahaan-perusahaan ternama menyuruh masyarakat

daerah sekitar untuk melakukan pembakaran sehingga sulit bagi pemerintah untuk menangkap dalang dari kebakaran hutan ini. Hutan dengan luas ribuan hektar serta status kepemilikan yang tidak jelas menyebabkan pemerintah kesulitan dalam penentuan titik awal kebaran untuk digunakan sebagai barang bukti.

Pemerintah daerah dinilai lamban dan tidak serius dalam menangani masalah asap yang telah berulang selama 18 tahun ini. Pencegahan seharusnya bisa dilakukan dikarenakan foto satelit sepanjang Januari-September 2015 telah mengingatkan ada 19.586 titik panas yang tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau baru menetapkan status darurat dua pecan setelah indeks pencemaran diatas 500. Padahal, pernyataan status darurat sudah bisa dilakukan ketika hasil pemantauan PSI mencapai 300 atau lebih. Status darurat ini diperlukan BNPB untuk turun tangan mengerahkan SDM, peralatan, dan logistik yang dimilikinya.

Pemerintah daerah juga kurang dalam melakukan pengawasan penggunaan lahan. Banyak perusahaan besar mengabaikan kewajiban mereka dalam menyediakan sarana penanggulanan kebakaran, seperti menara pengawas, pemukul api, pompa air, personel patrol, dsb. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintaha pusat dan daerah menjadi salah satu penyebab kabut asap yang tak kunjung usai ini. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai tidak tanggap dan kurang mampu mengawasi daerah kecil. Seringkali pusat tidak mengetahui kondisi eksisting daerah.

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu tindakan nyata untuk mencegah terjadinya musibah tahunan ini.

Pemerintah serta masyarakat sekitar perlu diberi kesadaran bahwa ini adalah masalah serius dan kita tidak boleh melupakannya begitu saja ketika ini berakhir. Pemerintah perlu untuk tegas dalam menetapkan regulasi yang ada, seperti larangan penggunaan lahan gambut bagi kelapa sawit, bubur kertas, dan perkebunan lainnya serta larangan pengeringan lahan gambut. Selain itu diperlukan adanya pengembangan sistem monitoring deforestasi nasional yang independen untuk memberikan transparansi yang lebih besar, memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta memberdayakan masyarakat setempat sebagai polisi hutan. Hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengadakan sosialisasi persuasif secara rutin bertujuan agar dapat menginformasikan kepada masyarakat sekitar lahan dan juga petani sekitar mengenai bahaya dan dampak, serta peran aktifitas manusia yang seringkali memicu dan menyebabkan kebakaran hutan.

Untuk mencegah kekeringan lahan gambut dapat dibangun sekat kanal pembukaan sekat kanal untuk mengairi lahan gambut agar tetap basah. Selain itu dapat dilakukan agroforestry, yaitu suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, Agroforestry dapat menjaga kestabilan dan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Jenis tanaman yang cocok di lahan gambut yaitu rumbia (Metroxylon sagu), mahang (Macaranga spp.), dan Anggrung (Vernonia arborea). Hal lain yang dapat dilakukan adalah pengembagan database lahan rendah karbon yang berpotensi untuk pembangunan, sehingga konsesi hukum di kawasan hutan serta lahan gambut dapat dipertukarkan untuk konsesi di daerah nilai karbon rendah tidak terbebani dengan masalah sosial, lingkungan maupun ekonomi. 
Solusi lainnya adalah dilakukannya pemodelan pergerakan asap untuk mengetahui daerah-daerah rawan yang terkena dampak kabut asap sehingga evakuasi warga bisa dilakukan lebih cepat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 2 = four