Hasil Diskusi Isu Penghapusan AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagai Syarat Pengajuan IMB

Jumat, 10 Juli 2015

1JAKARTA, KOMPAS.com. “Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepakat bersinergi melakukan perbaikan indikator kemudahan berusaha, terkait kemudahan perizinan dalam mendirikan bangunan. Kesepakatan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Kepala BKPM, Franky Sibarani dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Rabu (3/7/3015). Franky menjelaskan, dalam pertemuan tersebut BKPM mengusulkan penyederhanaan IMB yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, dengan penghapusan persyaratan Amdal atau UKL dan UPL.”

Isu ini muncul dipicu karena adanya keluhan tentang pengurusan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL yang pelaksanaannya cenderung kurang efektif & efisien serta memakan waktu cukup lama. Banyak pemrakarsa yang merasa AMDAL dan/atau UKL-UPL hanyalah upaya formalitas dan menghabiskan biaya yang cukup banyak, mulai dari percetakan dokumen, upah para ahli, tes laboratorium, dsb. Pertanyaan utama yang memicu munculnya isu ini adalah jika kajian tentang lingkungan sudah dilaksanakan saat mengurus izin lokasi, mengapa harus mengulang hal yang sama (dokumen AMDAL dan/ UKL-UPL) ketika mengajukan IMB? Hal ini yang perlu diteliti dan ditelik lebih lanjut dengan berdasarkan pada data-data yang valid.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup pasal 1 Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan hidup) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya. AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable).

Akan tetapi muncul kembali pertanyaan lain yang memicu dan membutuhkan pembenaran, yakni mengenai dokumen apa saja yang diurus saat pengajuan izin lokasi sehingga dianggap dapat menggantikan AMDAL dan/ UKL-UPL? Sudah jelas bahwa AMDAL tidak mungkin diurus sebelum izin lokasi karena saat pengurusan AMDAL diperlukan kajian mengenai kondisi rona awal lokasi yang memerlukan izin lokasi untuk memastikan mereka mempunyai hak atas lokasi tersebut. Untuk mengesahkan izin lokasi, Badan Pertanahan Nasional (BTN) akan berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan selanjutnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di mana pada kedua dokumen tersebut dijelaskan mengenai potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dengan mengkaji dari segala aspek, baik lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dsb. Pada RTRW terdapat peta seukuran A0 yang menilai potensi dari tiap daerah, akan tetapi karena RTRW ini wilayah cakupannya sangat luas dibuat turunannya berupa RTDR yang cakupan wilayahnya lebih kecil lagi.

Jika disimak dan diteliti lebih lanjut, izin lokasi hanya mencakup tahap konstruksi dari pembangunan, namun belum melingkupi tahap pelaksanaannya. Izin lokasi sederhananya bisa dikatakan sebagai dokumen serah-terima bahwa investor dapat menggunakan lahan. Walaupun dengan beranggapan bahwa izin lokasi dapat mencakup masalah lingkungan hingga tahap konstruksi, namun masih terdapat kendala lain yang perlu dirampungkan, yakni pada tahap pemantauannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dokumen AMDAL dan/ UKL-UPL haruslah mencakup semua tahapan tersebut, yakni tahap konstruksi, tahap pelaksanaan, dan tahap pemantauan.

Namun jika demikian, sebaiknya bisa dibuat suatu dokumen baru yang berlaku pada saat pelaksanaan untuk pemantauan keberjalanan usaha atau industri tersebut. Pemantauan dapat dilakukan oleh pihak terkait seperti KLH ataupun BLH. Intinya adalah daripada menghabiskan banyak SDM dan waktu pada proses AMDAL seperti saat ini, sebaiknya kita mencoba fokus pada perihal pelaksanaannya saja. Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah proses pemantauan di mana instansi pemerintahan terkait datang langsung ke lokasi untuk meninjau masalah lingkungan yang ada, seperti SIDAK (inspeksi mendadak).

AMDAL dan/atau UKL-UPL bisa dikatakan sebagai dokumen awal yang merupakan pondasi untuk menyatakan bahwa pemilik perusahaan tersebut bersedia untuk melakukan pengelolaan terhadap lingkungan, kemudian pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Dari uraian diatas dapat dikerucutkan hal-hal yang menyebabkan pemrakarsa akhirnya berpikir untuk mengusulkan penghapusan AMDAL dan/atau UKL-UPL dari sistem perizinan, yakni ;

  1. Birokrasi yang cukup panjang

Berikut adalah alur pengurusan perizinan lingkungan:

Untitled_Infographic_Conflict_Copy_

Untitled_Infographic

  1. 2Biaya mengurus AMDAL yang cukup tinggi, dilansir dari JAKARTA, KOMPAS.com
  2. Banyaknya perusahaan lokal yang kurang menganggap AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagai prioritas utama.

 

Akan tetapi perihal poin 3 tidak seharusnya dijadikan sebagai hambatan karena justru sesungguhnyalah perusahaan lokal yang harus lebih peduli dengan kondisi lingkungan Negaranya sendiri.

Dari uraian diatas HMTL ITB menyatakan tidak menyetujui adanya penghapusan AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagai syarat pengajuan IMB dikarenakan AMDAL dan/atau UKL-UPL merupakan dokumen pertanggungjawaban dan kontrak tertulis pengelolaan. Oleh karena itu telah disepakati untuk memperbaiki sistem yang belum dan kurang berjalan dengan baik, sebagai berikut:

  1. Untuk masalah biaya, diadakan transparansi dana pengurusan AMDAL dan/atau UKL-UPL, mulai dari biaya konsultan, tes laboratorium, tim ahli, dsb. Ketika melakukan permohonan pengurusan AMDAL dan/atau UKL-UPL, pemrakarsa juga melampirkan rancangan biaya yang akan digunakan selama proses pengurusan AMDAL dan/atau UKL-UPL.
  2. Memaksimalkan pembuatan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL dari awal mulai dari pengiriman pertama sehingga meminimalisir kebutuhan revisi.

 

Saran/solusi strategis :

  1. Meningkatkan kepedulian perusahaan lokal untuk menganggap AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagai prioritas utama. Dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan akan pentingnya menjaga kestabilan lingkungan, pemberian insentif dari pemerintah kepada perusahaan yang mengelola dampak lingkungannya dengan baik, dsb.
  2. Meningkatkan kapabilitas petugas lingkungan baik pihak pemerintah sebagai pengawas maupun pemrakarsa sebagai pelaksana dengan tujuan memperoleh petugas yang ahli dan mampu mengkritisi masalah dibidangnya.
  3. Pengawasan dan evaluasi berkala

 

Saran/solusi taktis :

  1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebaiknya mengurungkan usulan penghapusan AMDAL dan/atau UKL-UPL dalam perbaikan indikator kemudahan berusaha, mengingat AMDAL dan/atau UKL-UPL sangatlah bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan.  BKPM diharapkan mengkaji upaya lain dalam perbaiakan berusaha tanpa menimbulkan resiko pada pengelolaan dan pengawasan lingkungan dengan penghapusan AMDAL.
  2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menegaskan bahwa AMDAL sangat penting dan berpengaruh besar, dan mulai melakukan pengkajian perbaikan mengenai birokrasi, efektifitas, dan efisiensi pembuatan AMDAL yang sering dikeluhkan, tentunya dengan catatan tetap menjaga dan mengedepankan aspek lingkungan.

 

 

Link website ;

1http://properti.kompas.com/read/2015/07/05/235415321/Kementerian.PUPR.Kaji.Usulan.BKPM.Hapus.Amdal.dan.Kemudahan.IMB.

 

2http://properti.kompas.com/read/2015/07/06/092937221/IMB.Perumahan.Tidak.Perlu.Amdal

 

Peserta diskusi:

  1. Kevin Alexander
  2. Sandy Indriana
  3. Tiwi Aminati
  4. Ricky Alamsyah
  5. Ratrisa Priska
  6. M. Tafdhila El Akmam
  7. Diga D. Dely
  8. Rizky Apriliawati
  9. Nadhira Afina
  10. Fitri Wulandari
  11. Randyka Septa Nugraha
  12. Alya Yulina
  13. Fiana Fauzia
  14. Dhany Alif Prakoso
  15. Putri Juliana
  16. Khalida Rahadi
  17. Faisal Fathoni
  18. Epharas Dhika


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− nine = 0